Moeldoko Resmikan “Cipta Pasar Desa” HKTI Sumut  

oleh
Wagub Sumut Hj Nurhajizah Marpaung, Ketua Umum HKTI Moeldoko, dan Ketua HKTI Sumut Syafrizal

HKTI.ONLINE — Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jenderal TNI (Purn) Dr Moeldoko secara resmi meluncurkan program “Cipta Pasar Desa” yang merupakan program unggulan HKTI Sumatera Utara. Peluncuran dilakukan di lapangan Taman Kota Lubukpakam, Sabtu (5/5).

Sebelumnya diadakan acara pe­lantikan Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) HKTI Provinsi Sumatera Utara periode 2018-2023 di Hotel Wing Jalan Sultan Serdang dengan Syafrizal sebagai ketuanya. Syafrizal terpilih memimpin HKTI Sumut dalam musyawarah daerah pada Sabtu (14 April 2018).

Moeldoko mengapresiasi program unggulan HKTI Sumut di bawah ke­pemimpinan Syafrizal yang baru di­lun­­curkan “Cipta Pasar Desa” sebagai bentuk komitmen dari upaya mem­bangun klaster baru market bagi petani sehingga produk-produk mereka bisa diterima masyarakat di pasaran.

Ia me­nilai program itu stra­tegis dan men­jadi model bagus karena barang dari petani bakal bisa didistri­busikan ke tempat lain dan bisa pula HKTI me­nampung produksi para petani untuk kemudian didistribusikan ke daerah lain. “Ini model yang bagus. Bisa dikembangkan untuk kesejah­teraan para petani se­muanya,” ungkap Moeldoko.

Menurut mantan Panglima TNI ini, program Cipta Pasar Desa merupakan salah satu bentuk kebijakan politik per­tanian yang sudah dicetuskan HK­TI Sumut dalam upaya memper­juang­kan nasib petani secara keselu­ruhan seka­ligus dalam rangka mem­bangun kedaulatan pangan.

Keberadaan HKTI dengan peme­rin­tah baik pusat maupun daerah me­­rupa­kan mitra strategis dalam mem­­bangun negara dalam konteks pembangunan nasional. Sebagai mitra strategis HKTI harus betul-betul menjadi instrumen yang bisa dige­rakkan pemerintah, se­hingga peme­rintah bisa menjalankan tugas dengan baik didukung HKTI.

“Nilai strategsi yang dimiliki HKTI harus bisa meng­hidupkan dirinya ka­rena bisa bekerja dan diterima peme­rintah. Ini menjadi nilai strategis per­tama,” terangnya.

Nilai strategsi lainnya, lanjutnya, HKTI bergerak memiliki dasar ber­pijak yakni, politik pertanian. Apa yang hen­dak dicapai dari politik per­tanian In­donesia adalah menuju ke­daulatan pangan nasional.

“Jadi, HKTI politik­nya adalah politik pertanian. Bukan politik praktis yang mem­perjuangan­kan sebagian kecil pihak, tapi memper­juangkan nasib petani secara keseluru­han,” tandasnya.

Solusi

Moeldoko juga menegaskan, kebe­ra­daan HKTI berpikirnya harus men­jadi solusi bagi masyarakat khususnya petani Indonesia dan berbuat seder­hana tapi memiliki banyak manfaat. Petani saat ini menghadapi berbagai persoalan yang mendasar yakni, persoalan tanah karena sempaitnya lahan dan rusak karena penggunaan pupuk pestisida berlebihan.

Petani juga dihadapkan dengan persoalan permodalan dan tek­nologi untuk me­ngembangkan potensi pertanian me­reka serta managemen dan perla­kuan pascapanen sehingga per­soalan itu harus bisa disikapi HKTI dan mem­berikan solusi terhadap per­soalan yang dihadapi. “Lima persoalan ini harus dicermati HKTI sehingga per­soalan petani bisa diselesaikan,” ujar Moel­doko.

Moeldoko juga mengingatkan, pe­ngurus HKTI Sumut yang baru di­lantik untuk tidak terlalu muluk dalam pro­gramnya. Cukuplah program yang se­derhana tapi tetap memecahkan ma­salah petani dan bermanfaat untuk men­dukung kesejahteraan mereka.

“Saya sangat berharap, kita berbuat sederhana tapi memecahkan permasa­lahan. Ja­ngan berpikir melambung tinggi-tinggi, tetapi tidak menjawab persoa­lan,” tan­dasnya.

Moeldoko juga mengapresiasi kaum muda yang terlihat antusias di sektor pertanian mengingat selama ini, petani Inodnesia lebih didominasi kaum tua sekira umur 50 tahun ke atas. Kalangan anak muda masih minim yang tertarik terjun di dunia pertanian karena sudut pandangnya dilihat dari sisi lumpur dan tidak melihat secara utuh tentang pertanian. (mc)