Gunawan Sumo: Sektor Pertanian tak Mampu Iringi Pengembangan Sektor Industri

oleh
Prof Gunawan Sumo (tengah) sebelum FGD HKTI

HKTI.ONLINE — Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Kerakyatan Fakultas Ekonomi UGM Prof Gunawan Sumodiningrat mengemukakan, perkembangan sektor pertanian Indonesia tidak mampu atau belum bisa beriringan dengan pengembangan sektor industri lainnya. Padahal, lanjut Gunawan, tumbuhnya industri-industri di negara-negara maju diiringi dengan perkembangan industri pertanian.

“Karena pertaniannya subur bukan karena industrinya yang maju. Tanpa pertanian manusia enggak bisa hidup. Mensejahterakan petani itu tujuannya ke situ. Kita harus tegaskan mindset dulu bahwa tidak ada pembangunan tanpa pertanian. Dimulai dari petani itu sendiri,” kata Gunawan yang juga merupakan fungsionaris HKTI.

Oleh karena itu dia menegaskan, instrumen-instrumen yang dimiliki pemerintah itu harus diakomodir untuk memajukan petaninya itu sendiri. Tidak hanya untuk membangun desa dari segi infrastrukturnya saja.

“Jadi bangun manusianya dulu. Setelah manusianya baru usahanya, baru lembaganya, baru prasarananya. Jadi tujuannya mensejahterakan petani. Itu hanya bisa dilakukan dengan pendampingan oleh pemerintah, dengan cinta ke petaninya,” ujarnya dalam forum diskusi terbatas (FGD) HKTI  yang bertema  Tantangan Pertanian Indonesia 5 Tahun ke Depan, di Jakarta, Kamis (2/8) 2018.

Hadir dalam diskusi tersebut sejumlah pakar dan praktisi, antara lain, dari IPB, UI, UGM, Kementan, dan insan HKTI. Sedangkan nara sumber FGD selain Prof Gunawan adalah Prof Agus Pakpahan (HKTI) dan Dr Eva Anggraini (IPB).

Menurut Prof Gunawan, Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai masih memiliki pekerjaan rumah terkait memaksimalkan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk petani. Iamenilai penggunaan APBN melalui penyaluran dana desa saat ini belum benar-benar bermanfaat bagi petani, melainkan baru dinikmati oleh industri dan perangkat desa.

“Bantuan desa itu tidak efektif karena konsepnya tidak jelas, yang dibangun itu hanya desanya, akhirnya yang dapat hanya kepala desa,” katanya.

Untuk itu, pemerintah harus kembali meninjau perencanaan dan pelaksanaan program desa agar maksimal mengembangkan sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Caranya, memastikan dana desa sampai ke tangan petani dan memberikan pendampingan. “Ini supaya masyarakat (tani) bisa menghidupi dirinya sendiri, keluarganya, lingkungannya, baru menghidupi negara,” katanya.

Lebih lanjut, ia meminta pemerintahan selanjutnya berfokus memaksimalkan peran APBN untuk sektor pertanian. Maklum saja, Pemilihan Presiden (Pilpres) akan berlangsung pada tahun depan. “Karena (biasanya) ganti pemerintahan, ganti konsep,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pakar HKTI Agus Pakpahan menilai tantangan sektor pertanian yang juga harus diperhatikan pemerintah ialah memperluas lahan pertanian.

Menurutnya, pertumbuhan luas lahan pertanian di Indonesia yang sejatinya negara agraris masih minim bahkan menurun ketimbang negara maju, seperti Jepang dan Korea Selatan. Berdasarkan data yang dimilikinya, lahan usaha tani justru menurun 0,2 hektar dalam kurun waktu 1973-2003.

“Negara maju itu jumlah petaninya berkurang, tapi luas lahan per petaninya meningkat,” ujarnya pada kesempatan yang sama.

Agus mengatakan bahwa hal ini bisa diatasi dengan memaksimalkan peran bank tanah. “Caranya dengan menciptakan sistem kredit perolehan lahan pertanian,” ujarnya. Selain bank tanah, Indonesia juga perlu memiliki bank khusus pertanian. (mc)