AUTP untuk Tentramkam Petani Padi

oleh

HKTI.ONLINE – Untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional, pertanian menjadi salah satu sektor prioritas Kabinet Kerja yang dipimpin Joko Widodo – Jusuf Kalla. Tak ayal, sejumlah kebijakan strategis pada sektor pertanian diterbitkan. Salah satunya adalah Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).

Hal itu pun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, khususnya Pasal 37 Ayat 1, yang sudah dilakukan pemerintah sejak 2015.

Bunyi pasal dan ayat tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani dalam bentuk asuransi pertanian.

AUTP diharapkan bisa menjadi angin segar yang memberi rasa optimistis besar kepada para petani padi, untuk tidak takut lagi menghadapi risiko kegagalan panen.

Adapun risiko kegagalan panen yang dijamin AUTP meliputi bencana alam seperti banjir dan kekeringan, serangan hama dan organisme penganggu tumbuhan (OPT), dan dampak perubahan iklim.

“Petani yang mengasuransikan tanaman padinya akan mencegah ketergantungan mereka terhadap tengkulak. Dengan itu, kesejahteraan bisa tercapai dan produktivitas pertanian akan meningkat,” ujar Menteri Pertanian Andi Amran seperti dilansir Kompas.com, pekan lalu.

Daftar sebulan sebelum tanam

Untuk bisa memperoleh jaminan dari pelbagai risiko gagal panen, petani padi cukup mendaftarkan lahan sawahnya ke dalam AUTP. Petani bisa melakukan pendaftaran AUTP paling lambat satu bulan sebelum musim tanam dimulai.

Petani hanya perlu membayar 20 persen atau senilai Rp 36.000 per 1 hektar (ha), dari total premi Rp 180.000. Sementara, sisanya Rp 144.000 atau 80 persen dari total premi Rp 180.000 ribu per ha akan dibayarkan oleh pemerintah melalui subsidi.

Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat, realisasi AUTP selama 2015-2018 mencapai 2,5 juta hektar (ha). Nilai klaim kerugian akibat gagal panen mencapai 53.340 ha.

Dengan mengikuti AUTP, setidaknya ada lima manfaat yang bisa diperoleh petani padi. Pertama yakni melindungi petani dari sisi finansial terhadap kerugian akibat gagal panen.

Kedua, menaikkan posisi petani di mata lembaga pembiayaan untuk mendapatkan kredit petani. Ketiga menstabilkan pendapatan petani karena adanya tanggungan kerugian dari perusahaan asuransi ketika terjadi kerugian akibat gagal panen.

Kemudian keempat, meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian dengan mengikuti tata cara bercocok tanam yang baik sebagai prasyarat mengikuti asuransi pertanian.

Terakhir merupakan salah satu cara mengedukasi petani untuk bercocok tanam secara baik sebagai salah satu prasyarat mengikuti asuransi pertanian.

Dengan demikian, jaminan perlindungan ganti rugi gagal panen, diharapkan dapat membuat petani padi di Indonesia maju dan sejahtera.

Daftar 1.500 hektar

Sementara itu, Direktorat Pembiayaan Pertanian Ditjen PSP dikabarkan sudah mendaftarkan 1.500 hektar (ha) lahan pertanian dalam asuransi pertanian melalui aplikasi berbasis online, Sistem Informasi Asuransi Pertanian (SIAP).

Pendaftaran tersebut dilakukan dalam rapat teknis (ratek) Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (12/02/2019).

Dalam sambutannya, Direktur Pembiayaan Pertanian Sri Kuntarsih menyampaikan pentingnya penggunaan teknologi dalam kemajuan pertanian di Indonesia. Salah satunya adalah pendaftaran peserta asuransi melalui aplikasi online dalam rangka tertib administrasi serta keterbukaan informasi.

“Dengan teknologi ini, semua proses administrasi semakin cepat dan mudah, sehingga asuransi pertanian makin diminati petani,” ucap Sri dalam keterangan tertulisnya kepad media pekan lalu.

Lebih lanjut, Sri mengungkapkan, SIAP menjadi salah satu jawaban atas keluhan dinas pertanian di seluruh Indonesia dan beberapa pihak lainnya mengenai penyajian data atau pendaftaran asuransi tani.

“Beberapa catatan audit itu tidak boleh berulang. Baik administrasi maupun manajerial, bahkan sampai menimbulkan kerugian negara. Khusus asuransi pertanian aplikasi SIAP ini dapat mengatasi permasalahan tersebut,” jelas Sri.

Hadirnya aplikasi SIAP tentunya dapat menyempurnakan penyajian data, memudahkan pendaftaran petani, hingga mengatasi masalah kurangnya tenaga dari Jasindo yang sempat menjadi keluhan di berbagai daerah.

“Penggunaan aplikasi ini sudah diujicoba oleh beberapa penyuluh pertanian lapangan dan aplikasi SIAP ini mudah dipelajari. Dengan demikian penyuluh bisa dengan cepat mengerti dan mengaplikasikannya,” tambahnya.

Menariknya, sistem online ini dapat mencegah blanko dokumen tercecer. Sebab, semua pencatatan dokumen tidak lagi membutuhkan kertas atau paperless. “Diharapkan, hadirnya sistem aplikasi pendaftaran peserta asuransi menggunakan teknologi informasi ini dapat segera diterapkan oleh seluruh pemangku kepentingan, seperti para petugas dinas kabupaten/kota serta penyuluh,” ucap Sri.

Sebagai informasi, ratek dihadiri pula oleh Kasubdit Pemberdayaan Permodalan dan Asuransi Pertanian, Wakil Kepala Dinas Pertanian Provinsi DIY, tim IT Jasindo pusat, dan perwakilan dari 11 provinsi wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Selain itu, pada ratek tersebut juga dilaksanakan workshop pendaftaran peserta asuransi pertanian dengan menggunakan aplikasi SIAP. Para peserta workshop secara langsung menginput data peserta asuransi. Tercatat, 1.500 ha lahan telah terdaftar dan siap untuk diterbitkan polisnya. (MC)

Sistem Informasi Pertanian HKTI: Akan sediakan banyak fitur termasuk pendaftaran asuransi