Agus Pakpahan: Lima Tahun ke Depan Perlu Pemimpin yang Paham Pertanian

oleh

HKTI.ONLINE – Ketua Dewan Pakar Himpunan Kerukunan Tani Indonesia ( HKTI), Prof Agus Pakpahan, mengatakan pengelolan pertanian selama ini belum berhasil meningkatkan kesejahteraan petani bahkan sebaliknya justru menciptakan guremisasi petani. Salah satu ciri petani gurem adalah para petaninya hanya memiliki atau menyewa lahan di bawah 0,5 hektare.

Menurutnya, memecahkan persoalan pertanian adalah bergantung pada faktor manusianya, yaitu mampu mengelolanya atau tidak. Artinya, solusinya ada pada manusia yang mengerjakannya.

“Solusi yang paling penting di sini, karena melekat dengan manusia yang mengerjakannya. Karena itu kami melihat perlunya pemimpin yang memahami sektor pertanian. Dengan pemahaman yang mendalam maka persoalan pupuk, benih, teknologi, dan pasar yang selama ini kurang berpihak kepada petani dan pertanian bisa dicariakn solusinya dengan baik,” ujar Agus.

Agus Pakpahan menyatakan hal tersebut dalam forum diskusi terbatas (FGD) HKTI  yang bertema  Tantangan Pertanian Indonesia 5 Tahun ke Depan, di Jakarta, Kamis (2/8) 2018. Hadir dalam diskusi tersebut sejumlah pakar dan praktisi, antara lain, dari IPB, UI, UGM, Kementan, dan insan HKTI. Sedangkan nara sumber FGD selain Prof Agus Pakpahan adalah Prof Gunawan Sumodiningrat (UGM) dan Dr Eva Anggraini (IPB).

HKTI menggelar FGD ini karena melihat masih banyaknya masalah yang dihadapi petani dan pertanian Indonesia, yang perlu dicarikan solusi untuk mengatasinya. Beberapa persoalan itu, antara lain:

  1. Lahan pertanian Indonesia semakin berkurang. Saat ini luas lahan pertanian sawah sekitar 8,1 juta hektar. Jumlah lahan pertanian ini cenderung menyusut seiring banyaknya beralihfungsi lahan pertanian menjadi lahan industri, pemukiman, dan lainnya. Lahan pertanian juga masih ada yang belum dioptimalkan. Selain lahan sawah, terdapat sekitar 5 juta hektar ladang dan 11,5 juta hektar tegal/kebun. Menurut data statistik Kementerian Pertanian 2017, masih terdapat 11,9 juta hektar ahan yang belum diusahakan.
  2. Persoalan pupuk masih ada sebagian yang menjadi masalah di lapangan. “Mafia” pupuk masih dirasakan petani sehingga distribusi pupuk subsidi ada yang tidak sampai ke petani atau mereka mendapatkan harga lebih mahal. Sementara di satu sisi pengembangan pupuk organik juga masih banyak yang kurang memenuhi syarat sehingga kualitas dan hasil prod harapan.
  3. Permodalan petani merupakan masalah klise yang terjadi selama ini. Kendati pemerintah memiliki fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga yang disubsidi negara, tapi di lapangan sebagian besar petani masih kesulitan dapat akses untuk memperoleh pembiayaan dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya.
  4. Permasalahan lainnya adalah pasca panen. Selama ini petani hanya beraktivitas pada menanam hingga panen. Namun, mereka tidak terlibat lagi dalam proses pasca panen (off farming). Padahal keuntungan terbesar dalam proses produksi pertanian hingga ke pasar adalah pada sektor pasca panen.
  5. Teknologi pertanian modern merupakan kebutuhan dalam pengembangan pertanian saat ini dan ke depan. Dengan teknologi mulai dari bibi alat mesin pertanian (asintan) akan terjadi peningkatan kualitas, produksi dan efisiensi.
  6. Regulasi. Sebenarnya banyak regulasi yang mengatur sektor pertanian untuk melindungi petani dan meningkatkan produksi pertanian. Namun, peraturan-peraturan yang adaa itu perlu diefektifkan kembali dan menjadi pengaman serta pendorong kebangkitan petani nasional.

Ketua Dewan Pakar HKTI, Prof Agus Pakpahan menyatakan, dari pokok-pokok persoalan tadi perlu solusi lebih lanjut dari pemerintah agar pertanian di Indonesia bisa lebih maju dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Salah satu solusi yang paling penting adalah negara ini perlu pemimpin yang memahami sektor pertanian, sehingga bisa berpihak kepada petani dan pertanian.

Faktor berkurangnya lahan

Pada diskusi itu, Agus Pakpahan mengutarakan bahwa  kondisi pertanian di Indonesia terus menurun bila dibandingkan dengan negara lainnya seperti Amerika Serikat (AS), Jepang, dan Korea. Hal itu lantaran jumlah lahan di Indonesia terus berkurang.

Menurut Agus Pakpahan, luas lahan di Indonesia terus menurun. Jika dibandingkan dengan AS, satu petani memiliki 200 hektar lahan pertanian, sedangkan di Indonesia lahan dengan luasan tersebut justru dimiliki atau diolah ribuan orang.

“Jumlah petani di negara-negara maju menurun, mungkin di AS tidak sampai dua juta orang. Namun, luas lahannya meningkat, rata-rata 200 hektar. Jadi, 200 hektar di kita untuk 1.000 orang di sana justru satu orang mengelola pertanian seluas 200 hektar,” jelas Agus.

Menurut data yang diperolehnya, Agus menytkan bahwa kepemilikan rumah tangga petani secara rata-rata berkurang sekitar 0,2 hektare dalam rentang tahun 1973 hingga 2003.

Lebih lanjut Agus menjelaskan, penyebab berkurangnya jumlah lahan pertanian di Indonesia tak terlepas dari tidak adanya pengurangan penyerapan tenaga kerja pertanian ke sektor lain akibat penurunan satu persen kontribusi sektor pertanian terhadap PDB.

Sementara, di negara-negara maju yang terjadi justru sebaliknya. “Setiap penurunan satu persen kontribusi pertanian terhadap PDB hanya menurunkan 0,5 tenaga kerja. Di Korea Selatan itu, satu persen diikuti penurunan dua persen lebih keluar pertanian, dan Jepang, AS juga begitu, kemudian itu menyebabkan luas areal padi membesar,” tutur Agus.

Si Indonesia, petani tidak memiliki lahan yang cukup secara ekonomis. Apalagi jumlah lahan pertanian terus menurun karena adanya laih fungsi lahan. Oleh arena itu butuh lebih banyak kebijakan pemerintah yang lebih berpihak kepada petani. “Petani tidak diperhitungkan sebagai mitra strategis dalam usaha pertanian,” kata Agus.

Kurangnya keterlibatan petani sebagai mitra stratetegis  dalam usaha pertanian, menjadikan semangat bertani menurun. Akibatnya,  tenaga kerja di sektor agrikultur ini  pun semakin berkurang dan luas lahan pertanian makin mengecil.

Menurut catatannya, persentase tenaga kerja pertanian pada periode tahun  2000 mencapai 44,3% dari keseluruhan jumlah angkatan kerja. Namun, angka itu tersebut semakin berkurang menjadi 35,9% pada 2010.

Selain itu, biaya produksi  pertanian yang terus meningkat yang tak diimbangi dengan nilai tukar petani yang terus menurun. Ini juga yng menjadikan minat masyarakat dalam menggeluti sektor ini mulai berkurang.

Dia mencatat, sebanyak 62% petani tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga karena pendapatan yang rendah. “Ketentuan harga dan keberlanjutan petani tergantung kebijakan pemerintah,” ujar Agus.

Oleh karenanya,  dia meminta supaya pemerintah memperhatikan kelembagaan petani di beberapa daerah. Intensifikasi dengan peningkatan produktivitas pertanian menurutnya diperlukan seiring jumlah lahan yang berkurang.

Sebelumnya, ketika membuka FGD, Sekjen HKTI, Bambang Budi Waluyo, mengutarakan kondisi pertanian dan petani saat ini. Menurut Budi, sektor pertanian dalam kurun waktu lima tahun ke depan menghadapi lima kendala. Mulai masalah permodalan hingga penerapan teknologi, dan ini menjadi tantangan yang harus segera ditangani. “Ubah pola pikir petani agar menerapkan teknologi modern,” katanya.

Pupuk dan pascapanen juga menjadi hambatan yang membuat harga produksi panen anjlok karena produksi yang melimpah. Begitu juga dengan lahan pertanian yang semakin habis tiap tahunnya.

Menurutnya, jika pemerintah tidak segera mengambil tindakan tindakan khusus, lahan pertanian yang ada dalam waktu cepat akan berganti menjadi  perumahan dan sebagainya.

“Makannya kita kira lima tahun ke depan gimana pertanian kita sehingga perlu ada kebijakan pemerintah terkait pengawasan regulasi dan sebagainya,” ujarnya.

Pada diskusi itu, Agus Pakpahan mengatakan bahwa proses alamiah beralihnya lahan pertanian menjadi perumahan membuat petani gurem. Untuk diketahui, gurem adalah petani yang memiliki atau menyewa lahan di bawah 0,5 hektare.

Menurutnya, peningkatan produksi dan produktivitas pertanian saat ini, meski mencapai swasembada tapi tidak berkorelasi positif dengan kesejahteraan petani. Tren kesejahteraan petani juga bertolak belakang dengan perkembangan di negara maju. “Rasio nilai tambah pertanian per pekerja terhadap pendapatan rata-rata nasional menurun,” kata dia.

Sementara Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)  Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr Eva Anggraini menambahkan, degradasi lahan sebenarnya sudah terjadi begitu masif karena perubahan iklim yang menciptakan lahan kritis. Hal ini diperparah dengan para petani yang mengelola lahan dengan luasan kecil.

Menurutnya, reformasi agraria perlu terus didorong agar realisasinya mampu mewujudkan keadilan. Selain itu, sumber daya manusia juga menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. “Kalau kita tidak majukan, kemungkinan besar kita terlindas perkembangan yang ada,” ujarnya. (mc)

Nara sumber FGD HKTI