Tantangan Pembangunan Sektor Pertanian Indonesia Lima Tahun ke Depan

oleh

 

HKTI.ONLINE — Transformasi ekonomi di negara-negara maju telah menyebabkan peningkatan rata-rata luas lahan usaha tani per Rumah Tangga Petani (RTP), sedangkan transformasi ekonomi Indonesia diikuti berlanjutnya guremisasi petani (pelemahan tani).

Transformasi ekonomi dengan arah yang makin meningkatkan lahan usaha tani per RTP menunjukkan keberhasilan negara dalam membangun arah, strategi dan kebijakan pembangunan nasionalnya, yang mampu mensinergiskan pembangunan pertanian dan non-pertanian, sehingga menghasilkan resultante kekuatan positif perekonomian yang bertumbuh pesat tanpa menimbulkan guremisasi.

Demikian, antara lain, paparan Prof Dr Ir Agus Pakpahan selaku ketua dewan pakar Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) yang sampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) HKTI beberapa waktu lalu di Jakarta. Menurutnya, untuk mengubah kondisi petani dari keadaan gurem menjadi kuat dan sejahtera maka perlu ada kebijakan-kebijakan khusus yang dirancang pemerintah. Impliksi kebijakan itu adalah:

  1. Transformasi ekonomi/industrialisasi perlu dirancang dan direncanakan agar mampu menciptakan nilai tambah pertanian yang tinggi dan sekaligus pula mampu menyerap tenaga kerja pertanian primer ke kegiatan ekonomi lainnya yang jauh lebih besar daripada laju penurunan nilai PDB pertanian dalam PDB nasional.
  2. Secara khusus perlu dibangun pusat-pusat penciptaan nilai tambah pertanian berupa Kawasan-Kawasan Industri Masyarakat Pertanian di sentra-sentra produksi pertanian yang menjadi wadah BUMP-BUMP (Badan Usaha Milik Petani)
  3. Intensifikasi riset, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, inovasi institusi petani, pembentukan Bank Pertanian merupakan inti reformasi pembangunan pertanian.
  4. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan political commitment yang kuat.

Berlanjutnya guremisasi/pelemahan pertanian perlu dipandang sebagai bahaya besar dalam rangka mewujudkan NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kebijakan dan strategi anti-guremisasi merupakan titik awal dalam rangka membalik arus negatif dampak pembangunan nasional/makro terhadap pertanian.

Guremisasi Petani

Proses guremisasi petani adalah proses pemiskinan petani melalui penciutan skala usahanya. Rumah tangga petani (RTP) di Indonesia rata-rata hanya menguasai lahan kurang dari 0,5 ha. Sementara jumlah petani tidak berkurang. Di negara maju, jumlah petaninya menurun (karena diserap sektor industri dan jasa) sedangkan jumlah lahannya meningkat. Maka petani di negara maju menjadi sejahtera karena bisa bertani dengan skala ekonomi tinggi.

***

Indonesia telah lama mengalami proses terjadinya petani lemah atau guremisasi (petani yang tidak sejahtera atau bahkan miskin). Situasi ini terjadi karena kondisi pertanian di Indonesia terus menurun bila dibandingkan dengan negara lainnya seperti Amerika Serikat (AS), Jepang, dan Korea. Hal itu disebabkan terus berkurangnya jumlah penguasaan lahan petani di Indonesia.

Pada negara-negara yang sektor pertaniannya maju, jumlah petaninya menurun sedangkan jumlah lahannya meluas. Sebagai contoh, pada 2003 di AS jumlah petaninya tidak sampai dua juta orang. Namun luas lahannya meningkat, rata-rata 200 hektar. Jadi, 200 hektar di Indonesia untuk 1.000 orang di AS justru satu orang mengelola pertanian seluas 200 hektar. Kondisi serupa terjadi juga di negara-negara lain yang pertaniannya maju.

Data menunjukkan kepemilikan lahan rumah tangga petani Indonesia secara rata-rata berkurang sekitar 0,2 hektare dalam rentang tahun 1973 hingga 2003. Inilah penyebab terjadinya guremisasi petani di Indonesia.

Proses guremisasi adalah proses pemiskinan petani melalui penciutan skala usahanya. Menurut hasil Sensus Pertanian 2003, jumlah rumah tangga petani (RTP) gurem (menguasai lahan kurang dari 0,5 ha), meningkat 2,4 persen per tahun, dari 10,8 juta pada 1993 menjadi 13,7 juta rumah tangga pada 2003.

Petani gurem ini tersebar hampir di seluruh Tanah Air. Fenomena yang tak kalah mengejutkannya adalah hasil Sensus Pertanian 2003 menunjukkan bahwa persentase rumah tangga petani meningkat 1,7 persen per tahun, dari 20,5 juta pada 1993 menjadi 24,4 juta pada 2003. Jumlah ini diprediski akan terus meningkat lebih besar lagi.

Dari pengalaman Jepang dan Korea, jumlah petaninya berkurang sekitar 2 persen per tahun. Sedangkan di Malaysia atau Thailand, jumlah petaninya berkurang sekitar 1,5 persen per penurunan satu persen nilai PDB pertanian dalam PDB nasionalnya. Di negara maju lebih besar lagi persentasenya. Oleh karena itu, di negara maju, jumlah petani kurang dari 10 persen. Bahkan di Amerika Serikat dan Jepang, jumlah petani mencapai tingkat kurang dari 2 persen.

Hal ini deperlihatkan oleh data, antara lain, luas lahan per RTP (Rumah Tangga Petani) mereka.

Di Korea Selatan luas lahan per RTP meningkat dari 0,93 ha pada 1970 menjadi 1,43 ha pada 2005. Di Jepang meningkat dari 4,09 ha menjadi 16,45 ha.

Sedangkan di Indonesia luas lahan usaha tani per petaninya justru menurun dari 0,99 ha pada 1973 menjadi 0,79 ha pada 2003.

Selanjutnya, hal tersebut berdampak pada penurunan rasio nilai tambah pertanian per pekerja terhadap pendapatan rata-rata nasional dari 0,35 pada 2007 menjadi 0,19 pada 2012.

Bertambahnya jumlah petani dan menciutnya lahan penyebabnya tak terlepas dari tidak adanya pengurangan penyerapan tenaga kerja pertanian ke sektor lain (terutama sektor industri dan jasa) akibat penurunan satu persen kontribusi sektor pertanian terhadap PDB.

Sementara, di negara-negara maju yang terjadi justru sebaliknya. “Setiap penurunan satu persen kontribusi pertanian terhadap PDB hanya menurunkan 0,5 tenaga kerja. Di Korea Selatan itu, satu persen diikuti penurunan dua persen lebih keluar dari pertanian, dan Jepang, AS juga begitu, kemudian itu menyebabkan luas areal padi membesar,” tutur Agus Pakpahan.

Di Indonesia, petani tidak memiliki lahan yang cukup secara ekonomis. Apalagi jumlah lahan pertanian terus menurun karena adanya alih fungsi lahan. Oleh karena itu butuh lebih banyak kebijakan pemerintah yang lebih berpihak kepada petani. Selama ini petani tidak diperhitungkan sebagai mitra strategis dalam usaha pertanian.

Guremisasi juga terjadi karena kurangnya keterlibatan petani sebagai mitra strategis  dalam usaha pertanian, menjadikan semangat bertani menurun.

Akibatnya, tenaga kerja di sektor agrikultur ini pun semakin berkurang  yang diikuti mengecilnya luas lahan pertanian. Selain itu, biaya produksi pertanian yang terus meningkat yang tak diimbangi dengan nilai tukar petani yang terus menurun.

Agus mencatat, sebanyak 62% petani tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga karena pendapatan yang rendah. Jadi ketentuan harga dan keberlanjutan petani tergantung kebijakan pemerintah.

Oleh karenanya pemerintah diminta untuk memperhatikan kelembagaan petani di beberapa daerah. Intensifikasi dengan peningkatan produktivitas pertanian menurutnya diperlukan seiring jumlah lahan yang berkurang.

Dengan pola pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi yang berlaku di Indonesia, arah transformasi ekonomi Indonesia menjadi bertolak belakang dengan arah transformasi ekonomi negara-negara maju, yaitu transformasi ekonomi di negara-negara maju menghasilkan luas lahan per petani semakin meluas sedangkan di Indonesia semakin menyempit alias terjadinya guremisasi.

Alhasil pemerintah harus mengusahakan dengan serius agar terjadin pertumbuhan luas lahan pertanian yang diikuti oleh penurunan jumlah petani. Hal ini, antara lain, bisa diatasi dengan memaksimalkan peran bank pertanian. “Caranya dengan menciptakan sistem kredit perolehan lahan pertanian,” kata Agus.

Jadi, menurut Agus Pakpahan, jawaban guremisasi bukanlah terletak pada telah terjadinya peningkatan jumlah penduduk, melainkan karena telah terjadi kegagalan dalam industrialisasi dan pembangunan dalam sektor jasa dan keuangan serta ekonomi makro secara keseluruhan.

Adamopoulos dan Restuccia (2009) menunjukkan bahwa setiap penurunan produktivitas ekonomi makro 75 persen menyebabkan peningkatan jumlah petani dari 2,5 persen ke 53 persen, dan menyebabkan penurunan luas lahan usaha tani serta produktivitas tenaga kerja pertanian dengan kelipatan lebih dari 20 kali.

Jadi, kegagalan industrialisasi dan kegagalan dalam membangun ekonomi makro pada akhirnya dipikul oleh sektor pertanian dengan para petaninya dan oleh buruh industri kita.

Sebagai ilustrasi, Franklin D. Roosevelt pada 7 April 1932 menyampaikan pidato yang diberinya judul “The Forgotten Man“. Dalam pembukaannya, Roosevelt menyatakan sikap bahwa ia menempatkan diri bukan sebagai partisan politik atau wakil partai politik, “The present condition of our national affairs is too serious to be viewed through partisan eyes for partisan purposes.“ Sejarah mencatat bahwa Amerika Serikat pada saat itu sedang berada dalam krisis nasional yang sangat parah.

Siapa the forgotten man? Napoleon kalah karena ia lupa pada pasukan infanterinya. Roosevelt mengatakan bahwa “infanteri“ yang terlupakan oleh Washington pada waktu itu adalah para petani, buruh, dan kaum miskin lainnya. Dengan jumlah mereka lebih dari 50 persen, bagaimana mungkin ekonomi akan bergerak apabila mereka tidak memiliki pendapatan untuk mereka belanjakan?

Keseluruhan ekonomi akan mati. Gagasan mengatasi masalah sosial-ekonomi “the forgotten man” inilah yang akhirnya membangkitkan kembali perekonomian Amerika Serikat pada waktu itu.

Bandingkan dengan pemikiran yang berkembang di Indonesia sekarang. Misalnya, pemikiran meningkatkan jumlah golongan kelas menengah. Pemikiran ini tidak ada salahnya, kecuali belum jelasnya di mana golongan kelas menengah itu?

Upah buruh murah, yang merupakan kondisi sebagian besar para pekerja, tidak memungkinkan mereka membentuk kelompok pendapatan kelas menengah yang memadai, sebagaimana tergambar dalam rendahnya nilai upah minimum regional. Di pertanian, hal itu juga tidak mungkin terwujud mengingat sudah makin mengguremnya lahan para petani kita.

Kita memerlukan breakthrough (terobosan) sebagaimana yang telah dihasilkan oleh para pendiri NKRI yang kita warisi ini. Kita bisa belajar dari negara-negara lain juga untuk memperkaya pemikiran kita. Tetapi semuanya itu akan kembali kepada pertanyaan: Apakah kita bisa dan kuat untuk melakukan reformasi sejarah yang telah berlanjut hingga sekarang ini?

Oleh karena itu upaya percepatan sertifikasi melalui program sertifikasi lahan harus didorong lebih kencang dalam tiga tahun ke depan. “Sertifikasi bisa lebih memudahkan bagi petani menerima pembiayaan,” ujar Agus Pakpahan.

 

Harga Komoditas, Susbsidi Pertanian, dan Alam Tropis

Sejak lama hasil riset Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyebutkan harga komoditas cenderung terus menurun bahkan diprediksi hingga tahun 2030. Negara maju mengatasinya dengan memberikan subsidi termasuk subsidi teknologi dan riset. Langkah lain yaitu dengan menghilangkan atau mengurangi guremisasi petani tadi.

Selebihnya adalah menyusun strategi kebijakan pembangunan yang paling sesuai dengan alam sekitar kita (alam tropis). Dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan, kita perlu mengembangkan sistem pangan yang sesuai dengan keunikan ekosistem di mana kita berada yaitu ekosistem kepulauan dan iklim tropika.

***

Banyak hasil riset yang mengemukakan bahwa selama kurang lebih satu abad terakhir ini harga komoditas pertanian terus menurun. Grilli-Young Price Index, yang sudah disesuaikan dengan inflasi, karena itu merupakan indeks harga riil pertanian, menunjukkan bahwa harga riil pertanian selama 1900-2010 mengalami penurunan rata-rata 1%  per tahun.

Untuk menangkal tren penurunan itu PBB membentuk The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) pada 1964. Tujuan utama dari pendirian UNCTAD tersebut adalah mengintegrasikan negara-negara berkembang ke dalam sistem ekonomi dunia dalam rangka mempercepat pembangunan negara-negara berkembang, yang mana sumber pendapatan utama devisanya berasal dari ekspor komoditas primer seperti perkebunan.

Bagaimana dengan harga komoditas pertanian ke depan? Menurut Bank Dunia hampir semua komoditas primer pangan dan pertanian harga riilnya cenderung terus menurun hingga tahun 2030.

Sebagai ilustrasi, harga riil minyak sawit pada 2016 adalah US$ 747 per ton, menjadi US$ 742 per ton pada tahun 2030. Demikian juga dengan gula, beras, dan kopi (robusta) masing-masing akan mengalami penurunan dari harga pada 2016 ke tahun 2030: US$0,42 ke US$0.31 per kg; US$ 423 ke US$363 per ton; dan US$2,08 ke US$1,65 per kg.

Apa makna tren harga produk pertanian yang terus menurun bagi negara? Apakah harus meningkatkan pajak, impor saja atau menerapkan harga eceran tertinggi (HET)?

Bagi petani sangatlah jelas bahwa mereka pasti tidak bisa melawan tren tersebut. Guremisasi pertanian merupakan fakta yang menerangkan ketidakmampuan petani kita.

Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pemerintah seyogyanya diukur oleh, misalnya, guremisasi harus berhasil diatasi sebagaimana yang telah terjadi di Korea Selatan, Jepang atau negara maju lainnya.

Negara maju jelas memberikan subsidi. Selain itu, dampak keberhasilan industrialisasi negara maju menunjukkan bahwa luas lahan per petani meningkat. Sebagai ilustrasi, pada 2016 jumlah petani di Amerika Serikat hanya sekitar 7 juta orang dengan luas lahan per petani sekitar 170 hektare. Dengan kapasitas tersebut Amerika Serikat mampu menikmati nilai ekspor pertanian pada 2015 sebesar lebih dari Rp 1.729 triliun.

Meskipun UNCTAD sudah berdiri 53 tahun yang lalu ternyata fenomena penurunan harga komoditas pertanian belum bisa diatasi oleh negara-negara berkembang.

Andaikan Indonesia memberikan dukungan keuangan terhadap pertanian dengan nilai yang diterapkan Korea Selatan, yaitu 48,93% dari nilai kotor pertanian pada tingkat petani, maka apabila itu diberikan kepada petani padi, negara harus mengeluarkan dana sebesar Rp154,6 triliun.

Perlu direnungkan mengapa sampai saat ini tidak ada satu pun bangsa atau negara yang berada di wilayah beriklim tropika sudah mencapai taraf negara maju? Hal ini disebabkan oleh kekeliruan strategi yang dibangun.

Strategi itu perlu difokuskan pada upaya mengatasi kelangkaan bersadarkan kebijakan pembangunan yang paling sesuai dengan alam sekitar kita. Dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan, kita perlu mengembangkan sistem pangan yang sesuai dengan keunikan ekosistem di mana kita berada yaitu ekosistem kepulauan dan iklim tropika.

Alam tropika dicirikan oleh keanekaragaman jenis tanaman dan hewan per unit area yang tinggi. Sedangkan ciri iklim temperate adalah dicirikan oleh keanekaragaman jenis tanaman ternak yang rendah per unit area, sehingga pencapaian skala ekonomi tertentu dapat dicapai pada area yang lebih kecil relatif terhadap pertanian di wilayah tropika.

Perbedaan ini berimplikasi terhadap biaya produksi, transaksi, manajemen, ketidakpastian dan biaya-biaya lainnya.

Sistem kepulauan juga unik yaitu rasio perairan terhadap daratan tinggi. Jadi kita memerlukan strategi adaptasi yang sangat berbeda dengan pembangunan pertanian di suatu benua. Semua ini berimplikasi pada pengelolaan air sebagai sumber utama kehidupan dan pengelolaan wilayah yang memerlukan tingkat konservasi tanah dan air yang tinggi.

Selanjutnya, perlu dipahami bahwa tanah di wilayah tropika itu kandungan bahan organik di dalam tanah adalah rendah sebagai konsekuensi dari sifat tropika: panas dan lembab. Jadi, keberadaan bahan organik berada di atas tanah berupa vegetasi seperti hutan.

Dengan demikian agar skala industri berbasis keunikan wilayah ini dapat segera dicapai, perlu disusun rancang-bangun untuk mengintegrasikannya. Pertama, transformasi produk primer pertanian dari banyak jenis menjadi satu atau dua jenis tepung saja. Ini boleh disebut dengan istilah Teping Nusantara.

Kedua, strategi adaptasi konservasi dalam memproduksi beragam jenis lokal seperti sagu, ubi kayu, ubi jalar, jagung, beras, talas, pisang, kentang, dan produk primer lainnya untuk diolah menjadi produk tepung.

Ketiga, kelembagaan Badan Usaha Milik Petani (BUMP) dibangun pada luasan skala tertentu, misalnya 10.000 hektare agar semua potensi yang terdapat dalam beragam jenis tanaman tersebut dapat dikelola dalam skala industri, baik secara horisontal maupun vertikal.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kecenderungan harga produk primer yang diramalkan akan menurun terus tidak dapat dijawab oleh kebijakan jangka pendek, apalagi kalau kebijakan tersebut hanya akan menyebabkan guremisasi yang lebih cepat.

Hal tersebut harus dijawab dengan strategi industrialisasi jangka panjang berbasis pertanian dan pengembangan institusi petaninya.

Tepung Nusantara

Di wilayah tropis, untuk mencapai skala ekonomi yang tinggi, diperlukan proses transformasi dari banyak jenis komoditas ke jenis sekunder sebagai kombinasi, atau campuran dari banyak komoditas menjadi satu atau dua jenis komoditas baru. Sebut saja proses  “tepungisasi”, yaitu membuat tepung Nusantara berdasarkan seluruh produk lokal seperti sagu, sukun, jagung, dan ubi sebagai basis ketahanan pangan, energi, dan ekologi Indonesia pada masa yang akan datang.

Tepungisasi, selain penting untuk pangan dan energi, turut mengurangi tekanan pertanian terhadap lingkungan, khususnya terhadap sumber daya air dan kemungkinan konflik akibat berbagai kepentingan terhadap sumber daya air.

***

Fakta dunia menunjukkan bahwa hampir semua negara yang berada di garis khatulistiwa dan beriklim tropis ini — di belahan bagian utara maupun selatan khatulistiwa — merupakan negara miskin. Akan tetapi kita punya potensi besar untuk bisa melepaskan diri dari kemiskinan dan ketertinggalan selama ini.

Sumber daya utama pertanian adalah sinar matahari, yang kemudian diolah oleh tanaman menjadi hasil-hasil pertanian. Selama ribuan tahun, telah terjadi evolusi tanaman lokal yang telah berhasil beradaptasi dengan lingkungan setempat.

Namun, mengingat kita mengikuti pihak pendatang (penjajah) yang mengusahakan komoditas-komoditas untuk kepentingan mereka di tanah Nusantara, sampai sekarang flora dan fauna asli tidak termanfaatkan atau bahkan semakin terdesak dan banyak yang sudah punah atau mendekati kepunahan. Apa artinya semua itu bagi kepentingan jangka panjang Indonesia?

Apabila tidak ada perubahan yang mendasar dalam kerangka berpikir tersebut, sudah dapat dipastikan pertanian Indonesia tidak akan berkelanjutan atau hanya akan bergantung pada input dari luar.

Mengingat pertanian merupakan fondasi peradaban yang dibangun di atasnya, maka ketidakmandirian dalam budaya membangun pertanian Nusantara akan membuat kemiskinan permanen bangsa-bangsa di wilayah tropis menjadi kenyataan.

Sifat wilayah tropis adalah memiliki banyak jenis tanaman atau hewan (biodiversitas tinggi). Berbeda dengan sifat alam temperate, yaitu sedikit jenis tanaman atau hewannya tapi volumenya per unit wilayah besar. Oleh karena itu, pemikiran yang berkembang di negara temperate adalah pemikiran skala ekonomi sebagai basis industrialisasi.

Bagi kita, untuk mencapai skala ekonomi yang tinggi, diperlukan proses transformasi dari banyak jenis komoditas ke jenis sekunder sebagai kombinasi, atau campuran dari banyak komoditas menjadi satu atau dua jenis komoditas baru.

“Dalam berbagai kesempatan, saya menamakan proses ini sebagai “tepungisasi”, yaitu membuat tepung Nusantara berdasarkan seluruh produk lokal, seperti sagu, sukun, jagung, dan ubi sebagai basis ketahanan pangan, energi, dan ekologiIndonesia pada masa yang akan datang.”

Tepungisasi, selain penting untuk pangan dan energi, turut mengurangi tekanan pertanian terhadap lingkungan, khususnya terhadap sumber daya air dan kemungkinan konflik akibat berbagai kepentingan terhadap sumber daya air.

Perlu diingat bahwa Indonesia terdiri atas pulau-pulau. Sistem kepulauan dengan sendirinya memiliki potensi air lebih terbatas dibanding sistem benua. Sebagai ilustrasi, rata-rata water footprint untuk produksi padi adalah 1325 meter kubik/ton. Artinya, dengan produksi padi 70 juta ton/tahun, air yang digunakan sebanyak 92.75 miliar meter kubik.

Jelas, meningkatnya jumlah penduduk Indonesia akan meningkatkan pula kebutuhan air. Dengan model tepung tersebut, kita tidak perlu menambah jumlah sawah secara besar-besaran, melainkan cukup mengolah hasil-hasil pertanian lokal yang sudah adaptif dengan lingkungannya, misalnya sagu yang sekarang jumlahnya masih jutaan hektare.

Mulai sekarang, kita harus mempersiapkan sistem pertanian yang hemat air, hemat ruang, serta hemat energi. Hal ini akan berdampak positif, selain ketahanan pangan dan energi serta industrialisasi, terhadap sistem ekologi kepulauan dan menjadi faktor pemicu pertumbuhan serta pemerataan ekonomi secara regional.

BUMP Sebagai Korporasi Pertanian

Prioritas lainnya dalam pembangunan pertanian adalah penguatan kelembagaan petani (korporasi). Ini merupakan strategi dan kebijakan reformasi industrialisasi yang bersifat anti guremisasi. Dengan membentuk korporasi, maka petani dapat meningkatkan posisi tawarnya. Inovasi korporasi itu berupa Badan Usaha Milik Petani (BUMP).

BUMP adalah upaya membangun strategi industrialisasi yang didasarkan atas usaha investasi kolektif masyarakat petani. Investasinya dikembangkan dalam kelompok tani melalui pendidikan dan penyuluhan.

Dengan begitu, akan membuka kesempatan membangun akses petani terhadap pasar, modal, teknologi, sarana dan prasarana hingga pengembangan korporasi milik petani. BUMP yang kuat akan membuka akses kemitraan yang saling menguntungkan dengan pihak lain.

***

Pengalaman sukses kelembagaan petani seperti BUMP telah dirasakan oleh Korea Selatan dan Jepang. Agus mengakui, sejumlah program tersebut telah dilakukan lebih dahulu oleh petani gurem Jepang dan Korea Selatan sejak 35 tahun lalu. Sama juga dengan Indonesia, petani gurem di kedua negara itu tadinya hanya memiliki lahan sekitar satu hektar. Kini per petani bisa memiliki lahan sampai 35 ha.

BUMP adalah badan usaha dalam bentuk perseroan terbatas sebagai wadah petani untuk menjalankan usaha pertanian secara korporasi. Dalam menjalankan usaha pertanian ini petani diajak berusaha sebagai enterpreneur di mana pada ahirnya diharapkan petani akan dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Kelembagaan BUMP dibangun pada luasan skala tertentu, misalnya 10.000 hektare agar semua potensi yang terdapat dalam beragam jenis tanaman tersebut dapat dikelola dalam skala industri, baik secara horisontal maupun vertikal.

Pemegang saham perusahaan BUMP terdiri dari BUMN/BUMD/Pemda – SWASTA/Inkoptan – Kelompok Tani/petani. Ruang lingkup usaha BUMP meliputi kegiatan On Farm yaitu meliputi penyediaan agroinput, kegiatan budidaya tanaman mulai dari pengolahan tanah sampai dengan panen, serta  kegiatan Off Farm yang meliputi penanganan pasca panen, pengolahan hasil, dan pemasaran.

Maksud dan tujuan pendirian BUMP untuk mewujudkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat petani dengan sasaran peningkatan pendapatan melalui suatu lembaga komersial yang berkelanjutan (Korporasi) yang dimiliki bersama. Serta tujuan akhirnya merupakan upaya “Revitalisasi” pertanian nasional dengan sasaran :

  1. Peningkatan pendapatan petani
  2. Peningkatan produksi beras, sumber energi dan bahan baku industri.
  3. Kontribusi yang signifikan terhadap ketahanan pangan dan energi.
  4. Penyerapan tenaga kerja baru.
  5. Akselerasi pertumbuhan ekonomi pedesaan.

Bank Pertanian

Di sejumlah negara yang pertaniannya maju, pemerintah mendirikan bank pertanian. Bank ini berfungsi untuk memberikan permodalam produktif dan pembiayaan pemilihan lahan pertanian secara kredit (bank tanah).  Ini ibarat Bank Tabungan Nasional (BTN) yang diperuntukkan kredit perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil.

Sistem kredit dirancang agar petani gurem dapat memperoleh lahan pertanian. Saat ini pembiayaan pertanian dilakukan BRI melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), tapi  hanya 22 persen yang mengalir untuk produksi pangan, termasuk peternakan. Sisanya jatuh ke pedagang. Jadi kita tetap butuh bank pertanian yang murni berpihak pada petani.

***

Perlu dikemukakan bahwa sudah dapat dikatakan sebagai dalil bahwa pertumbuhan produktivitas ekonomi yang tinggi ditentukan oleh tingginya pertumbuhan produktivitas pertanian. Karena itu, berusaha dan menjaga pertumbuhan produktivitas pertanian yang tetap tinggi merupakan kunci keberhasilan pembangunan ekonomi secara umum. Hal inilah yang harus menjadi fokus perhatian utama kita di Indonesia.

Salah satu penopang utama keberhasilan tersebut adalah adanya dukungan permodalan pertanian. Keberadaan bank pertanian pun menjadi sebuah keniscayaan yng diperlukan. Dan bank pertanian yang kuat merupakan instrumen untuk mewujudkan transformasi ekonomi nasional yang sehat.

Beberapa negara telah memiliki bank pertanian sendiri. Agricultural Bank of China (ABC) didirikan pada tahun 1949. Dewasa ini ABC sudah memiliki cabang bukan hanya di seluruh penjuru RRC tetapi juga sudah menyebar di Hongkong dan Singapura. Pada 2010, jumlah karyawannya sekitar 300 ribu orang dan diukur oleh nilai asetnya merupakan bank terbesar ke dua di RRC.

ABC mengalami pasang surut yang cukup besar, yaitu mengalami masa penggabungan-pembubaran bank ini, hingga akhirnya pada tahun 1979 ABC ditetapkan sebagai holding company dengan nama “Agricultural Bank of China Ltd.”

Net profit ABC pada tahun 2008 mencapai US$ 7.5 miliar. Non Performing Loan ABC pada tahun 2008 sekitar 4.3 %, dari total pinjaman US$ 440 miliar untuk mendukung pertanian, agribisnis dan sektor perdesaan secara keseluruhan. Pertanian di RRC berkembang sangat maju dalam 40 tahun terakhir.

Di Thailand terdapat Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) yang didirikan pada tahun 1966 oleh Pemerintah Thailand. Pada tahun 2003, BAAC telah bermitra dengan 5.37 juta rumah tangga petani, atau 93 % dari total petani Thailand. Sumber dana untuk BAAC yaitu 8 % dari pinjaman (7 % dari pinjaman asing terutama JBIC dan ADB) dan 1 % pinjaman domestik.

Taiwan memiliki Agricultural Bank milik pemerintah. Dibangun dalam rangka memperbaiki sistem pembiayaan pertanian. Pendirian Bank Pertanian dilandasi oleh The Agricultural Finance Act yang diberlakukan mulai 30 Januari 2004.

Afrika Selatan setelah meninggalkan sistem politik apartheid segera membentuk Land and Agricultural Development Bank dengan landasan Land and Agricultural Development Bank Act yang dicatat dalam Government Gazette No. 22647. Dalam bab Pembukaan Undang-undang (Act) ini dengan tegas dinyatakan bahwa Pemerintah Baru mengakui telah terjadi diskriminasi pada masa lalu sehingga telah menyebabkan terjadinya perjalanan sejarah sebagian masyarakat yang dirugikan akibat distriminasi tersebut. Tujuannya untuk membangun pertanian dan menyejahterakan rakyat.

Bank Pertanian Malaysia (BPM) didirikan pada 1969 di bawah naungan the Act of the Parliament of Malaysia No.9/69 on 1969. BPM mulai bekerja pada 1 Januari 1970. Dewan Rakyat Malaysia pada 12 Desember mengesahkan Bank Pertanian Malaysia 2007 Bill untuk meningkatkan modal bank sebesar RM 1 miliar agar BPM lebih bisa bersaing dengan lembaga keuangan lainnya dan mampu meningkatkan kapasitasnya untuk membantu pertanian sebagai mesin ketiga dari pertumbuhan Malaysia dalam Perencanaan Pembangunan Malaysia. Pada 8 April 2008, Bank Pertanian Malaysia namanya berubah menjadi Agrobank.

Itulah contoh-contoh bank pertanian di mancanegara. Dalam kasus Indonesia, peranan bank untuk kegiatan pertanian lebih terbatas pada pembiayaan yang diberikan kepada korporasi apakah itu swasta atau BUMN.

Mengingat investasi di bidang pertanian cukup lama waktu tunggu antara menanam dan memanen, maka pada awalnya, misal pada program PBSN (Perkebunan Besar Swasta Nasional) dan dunia usaha swasta diberikan keringanan bunga dan fasilitas lainnya oleh Pemerintah.

Hingga sekarang, di luar program KKPE (kredit ketahanan pangan dan energi) petani membayar bunga dengan tingkat yang lebih tinggi daripada yang dibayar korporasi. Jadi, persoalannya adalah bahwa dalam struktur social-ekonomi seperti yang terjadi saat ini sistem perbankan di Indonesia hanya cocok untuk pembiayaan bagi korporasi, bukan untuk petani.

Sistem pembiayaan untuk petani memerlukan adanya rekonstruksi bukan hanya berupa landasan perhitungan ekonomi jangka pendek tetapi melihat perbankan (bank pertanian) sebagai bagian integral dalam membangun perekonomian Indonesia secara jangka panjang. Pengalaman menunjukkan bahwa metode lama membangun ekonomi tidak dapat dipertahankan, mengingat cenderung untuk membunuh pertanian.

Jadi hadirnya bank pertanian diperlukan untuk bisa me-leverage atau mengangkat energi ekonomi yang bisa dan kuat mengikuti trend transformasi ekonomi yang mampu mengubah struktur ekonomi sebagaimana yang dinginkan.

Institusi bank pertanian ibarat Bank Tabungan Nasional (BTN) yang diperuntukkan kredit perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil. Sistem kredit dirancang agar petani gurem dapat memperoleh lahan pertanian. Bila ini dapat dioperasionalkan, akan mencegah peningkatan jumlah petani gurem.

Saat ini pembiayaan pertanian dilakukan BRI melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor produktif hingga mencapai 40 persen dari total KUR yang disalurkan selama 2017. Selama 2016 realisasi penyaluran KUR memcapai Rp 94 triliun. Dari jumlah ini hanya 22 persen yang mengalir untuk produksi pangan, termasuk peternakan. Sisanya jatuh ke pedagang. Jadi kita tetap butuh bank pertanian yang berpihak pada petani.

Memanfaatkan Lalat Tentara

Sisi lain yang dapat diberdayakan dalam alam tropis adalah pemanfaatan serangga lalat tentara hitam (Hermetia illucens) atau black soldier fly (BSF) melalui teknologi biokonversi. Teknologi ini bekerja secara sederhana, murah, namun berkulitas. Ini merupakan teknologi yang bisa menyelesaikan banyak persoalan di Indonesia. Pertama soal penyakit tropis dari sampah yang tidak terkelola. Kedua bisa menyediakan pupuk untuk mendukung pertanian organik. Ketiga,  tentu saja teknologi ini bisa menyediakan bahan pakan ternak yang selama ini banyak diimpor.

***

Hasil riset menyebutkan bahwa rata-rata kecerdasan intelegensi (intelligence quotient/IQ) manusia peringkat pertama diduduki Tiongkok dengan rata-rata IQ masyarakat 170. IQ masyarakat Indonesia hanya sekitar 85 sampai 90. Angka tersebut setara dengan IQ rata-rata masyarakat Albania, Peru, dan Suriname.

Mantan Direktur Jenderal Perkebunan yang menjabat di era Presiden BJ Habibie hingga Megawati Soekarnoputri ini jadi geram. Ini melecut semangatnya mencari penyebab rendahnya IQ masyarakat Indonesia.

Ternyata, rendahnya IQ masyarakat Indonesia turut dipengaruhi oleh rendahnya tingkat konsumsi protein masyarakat Indonesia. Dari sejumlah literatur yang ada, masyarakat Indonesia mengonsumsi 13,45 gram protein hewani per kapita per tahun. Jumlah tersebut sangat jauh jika dibandingkan dengan negara-negara Eropa yang IQ rata-rata 100.

”Masyarakat Eropa dalam sehari rata-rata mengonsumsi 66,7 gram protein per kapita per hari. Itu artinya dalam setahun mereka mengonsumsi 24.012 gram protein, 1.810 kali lebih banyak daripada orang Indonesia,” ujar Agus Pakpahan.

Ternyata ikan dan telur ayam merupakan sumber protein yang paling kerap dikonsumsi masyarakat Indonesia. Sayangnya, harga ikan dan ayam setiap tahun terus meningkat seiring dengan semakin mahalnya pakan ternak. Padahal, pakan ikan dan ayam menghabiskan 60 persen hingga 70 persen biaya produksi.

“Serangga ternyata mengandung protein yang cukup tinggi. Saya tinggal mencari serangga apa yang mudah dikembangbiakkan, cenderung bersih, dan layak dikonsumsi ternak serta bisa diterima di masyarakat. Jatuhlah pilihan saya pada lalat tentara hitam (Hermetia illucens) atau black soldier fly (BSF),” kata Agus.

Pupa (fase puasa larva) lalat tentara hitam terbukti memiliki kandungan protein 45 persen dan lemak 35 persen. Pupa tersebut ternyata sangat digemari ikan, ayam, dan hewan ternak Berkat pupa, Agus bisa menekan biaya pakan ternak 30 hingga 50 persen.

Bagi Agus, mengembangbiakkan lalat tentara hitam agar menghasilkan pupa yang berkualitas sangat mudah. Ia hanya membutuhkan sampah organik dari sisa rumah tangga untuk ”memberi makan” pasukan lalat miliknya.

Tak perlu takut dengan sampah yang kotor dan identik dengan kuman. Larva (maggot) lalat tentara hitam dapat memerangi populasi bakteri jahat, misalnya salmonella dan coli, serta mampu mengolah limbah organik dengan sangat cepat.

Lalat tentara hitam merupakan jenis serangga keluarga lalat yang jauh beda dengan lalat sampah (Musca domestica) pada umumnya. Serangga ini memiliki sifat yang tak dimiliki lalat lain. Tahap lalat dewasa bersayap dilalui tanpa bagian mulut, itulah alasan utama mengapa lalat-lalat itu tak dikaitkan dengan penularan penyakit kepada manusia.

Kemampuan lalat tentara hitam mengurai sampah tak perlu diragukan lagi. Setiap lalat rata-rata menghasilkan 500 larva dalam satu siklus hidupnya. Apabila ada 20 ekor, nantinya akan ada 10.000 larva.

Dalam satu hari, 10.000 larva mampu mengurai satu kilogram sampah rumah tangga (sisa makanan) dan menyisakan 200 gram sampah terurai yang biasa disebut bekas maggot (kasgot). Kasgot dapat langsung dimanfaatkan sebagai pupuk organik.

Sementara itu, larva yang baru saja menyelesaikan tugas mengurai sampah, dalam tiga hari akan bermetamorfosis menjadi pupa (fase puasa). Pupa dengan kandungan protein tinggi inilah yang dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan ikan.

”Dengan begitu, jumlah tumpukan sampah berkurang. Saya juga bisa mendapat pupuk organik dan pakan ternak tanpa perlu membeli. Semua itu didapat dengan ’memberi makan’ maggot lalat tentara hitam,” ujarnya.

BSF bukan lalat yang kotor. Ini lalat yang bersih. Ini bukan lalat yang suka beterbangan dan hinggap di makanan. Lalat ini tidak punya mulut, jadi dia tidak akan makan. Siklus hidup BSF dewasa pendek. Setelah kawin BSF jantan akan mati, sementara BSF betina mati setelah bertelur.

Teknologi biokonversi ini bekerja secara sederhana. Sampah basah yang terdiri dari sisa makanan, sayur, buah-buahan, dan bahan organik lainnya dikumpulkan. Ini akan menjadi makanan bagi larva BSF. Prosesnya akan menghasilkan cairan yang akan menjadi pupuk cair. Pupuk cair dari teknologi lebih baik dari pupuk cair lain karena mengandung berbagai enzim yang diproses dari larva BSF.

Ini teknologi yang bisa menyelesaikan banyak persoalan di Indonesia. Pertama soal penyakit tropis dari sampah yang tidak terkelola. Kemudian pengelolaan sampah itu sendiri. Kalau sampah ini kita biarkan, dampaknya bisa pada perubahan iklim. Sebab sampah menghasilkan metana, gas rumah kaca yang dampak negatifnya lebih kuat dibandingkan karbon

Teknologi biokonversi ini juga bisa menyediakan pupuk untuk mendukung pertanian organik. Semakin berkembang pertanian organik, berarti produk pangan yang dihasilkan akan semakin sehat karena bebas residu kimia.

Terakhir, tentu saja teknologi ini bisa menyediakan bahan pakan ternak yang selama ini banyak diimpor. Kita akan menghilangkan ketergantungan pada impor. Kalau bahan pakan ternak murah, maka produksi protein hewani dari unggas atau sapi di tanah air bisa ditingkatkan. Ini berarti ikut mendukung peningkatan kecerdasan masyarakat.

Teknologi ini sesungguhnya sudah banyak diterapkan di Amerika dan Eropa. Tapi di Indonesia, dimana serangga BSF ini secara alami ada, teknologi biokonversi malah belum terlalu banyak diimplementasikan. Mengapa? Karena desain dan operasional pengelolaan sampah saat ini hanya pada tahap kumpulkan lalu buang. Belum sampai pada pengelolaan. Seharusnya, proses pengelolaan sampah ini sudah dimulai sejak di rumah-rumah. (Media Center HKTI)