Rakornas 2019 Tegaskan Posisi HKTI sebagai Bridging Institution

oleh -395 views

HKTI. ONLINE — Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Diskusi Nasional HKTI 2019 di Jakarta pada 18-19 Maret 2019.  Kali ini, Rakornas yang berlangsung di Win Premier Hotel, Jakarta, mengusung tema  “HKTI sebagai Bridging Institution Menjadi Solusi Dalam Memakmurkan Petani”

Pembukaan Rakornas dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Selasa (19/3/2019). Rakornas ini, menjadi rakornas pertama setelah terpilihnya Moeldoko sebagai Ketua Umum HKTI.

Ketua Umum HKTI.  Jenderal TNI (Purn) H Moeldoko mengatakan tema dalam rakornas ini, harus dijalankan oleh pengurus HKTI  dari pusat hingga ke daerah. Tujuannya agar HKTI memiliki resolusi nyata dan bermanfaat yang bisa dirasakan oleh petani.

“HKTI hadir sebagai bridging institution harus menjadi organisasi yang mampu memberikan solusi dan menjembatani kepentingan petani dengan berbagai pihak,” kata Kepala Staf Kepresidenan ini dalam sambutannya, Senin (18/3/2019) di Win Premier Hotel.

Menurut Moeldoko, jika bridging institution ini dapat diperkuat dan dijalankan  secara serius oleh seluruh pengurus HKTI, maka kerja sama dengan para pemangku kepentingan di sektor pertanian  juga akan kokoh dan dapat menelurkan hasil yang diharapkan bersama untuk petani dan pertanian.

Moeldoko pun mengambil contoh, seperti program Research  and Development (R&D). HKTI dapat melakukan program itu dengan menggandeng lembaga riset yang terpercaya. Hal ini penting agar HKTI punya perencanaan yang matang untuk menghasilkan produk pertanian yang berkualitas.

“HKTI ini punya partner bekerja, satu ada dunia riset. Dunia riset bisa dari perguruan tinggi, bisa dari lembaga-lembaga, itu harus kita ajak kerja sama. Karena kita tidak mungkin melakukan riset karena biayanya yang terlalu tinggi. Untuk itu kita gunakan sumber-sumber riset itu,” ujar Moeldoko

“Kita punya sparing partner yang namanya Pemerintah melalui  Kementerian Pertanian. Kita berposisi sebagai strategic partner dengan pemerintah, untuk itu kita harus manfaatkan dengan sebaik-baiknya, agar kita bisa menyambungkan antara kebijakan Kementerian Pertanian dengan keluhan para petani, itu pointnya,” tambah Mantan Panglima TNI ini.

Kemudian, menjadi tantangan dan peluang besar HKTI selanjutnya adalah perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat. Menurut dia, para petani dan dunia pertanian harus mampu menghadapi perkembangan zaman seperti era revolusi industri yang keempat atau disebut juga Industri 4.0.

“Ada lima teknologi utama yang menopang implementasi Industri 4.0, yaitu Internet of Things, Artificial Intelligence, Human-Machine Interface, Teknologi Robotic dan sensor, serta Teknologi 3D Printing. Semua itu akan mendorong kegiatan pertanian berlangsung sangat efisien dan efektif sehingga mampu meningkatkan produktivitas secara sangat signifikan dan berdaya saing,” ujarnya.

Seiring dengan perkembangan sektor pertanian 4.0, HKTI membangun aplikasi bridging institution yang berbasis digital. Aplikasi tersebut adalah Sistem Informasi Pertanian HKTI (SIP HKTI) yang sudah dapat diunduh melalui gadget di Google Play.

Seluruh pemangku kepentingan di sektor pertanian harus mampu mempersiapkan diri dan berdaptasi dengan perubahan tersebut untuk menjawab tantangan masa depan serta mengubah ancaman menjadi peluang. Moeldoko minta semua insan HKTI agar memanfaatkan SIP sebagai fasilitas dan infrastruktur kegiatannya.

Mencerdaskan

Sebelumnya, padaa kesempatan yang sama Ketua BPO (Badan Pertimbangan Organisasi) HKTI Oesman Sapta (OSO) menyatakan bahwa HKTI memiliki peran penting dalam mencerdaskan petani. Oleh karena itu, OSO mendorong HKTI untuk tidak menghilangkan nilai-nilai kebanggaan petani dan terus memperhatikan keinginan petani.

“Organisasi kita ini adalah organisasi mencerdaskan, mencerdaskan anak bangsa, mencerdaskan para petani. Orang sudah mulai sekarang ingin menjadi petani. Dulu orang menjadi petani  hina, kayak orang rendah, sekarang tidak lagi. Makanya saya bilang stop impor-impor yang merugikan para petani, dan itu kita harus mendorong pemerintah untuk segera bagaimana  mengatasi dan memberikan  kehidupan bagi para petani,” kata Wakil Ketua MPR ini.

Rakornas HKTI 2019 diikuti lebih dari 400 orang pengurus HKTI dari seluruh Indonesia dan turut dihadiri Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Rakornas merupakan tindak lanjut dari Program Umum Lima Tahun HKTI (2015-2020) hasil Munas Ke-8 HKTI pada 2015, Musyawarah Nasional (Munas) HKTI tahun 2017 di Jakarta, dan Surat Keputusan DPN HKTI 2019 tentang Susunan dan Personalia Panitia Rakornas 2019.

Secara keseluruhan kegiatan Rakornas dan Diskusi Nasional HKTI 2019 berlangsung di Win Premier Hotel, Jalan Mangga Besar, Jakarta Pusat. Serangkaian acara sudah berlangsung sejak 18 Maret 2019, antara lain, berupa Pengarahan Ketua Umum HKTI, Pembekalan Menteri Pertanian, Presentasi Sekjen HKTI, Penyampaian Sistem Informasi Pertanian (SIP) HKTI, Pengarahan Ketua OKK HKTI, dan lain-lain.

HKTI hadir sebagai bridging institution harus menjadi organisasi yang mampu memberikan solusi dan menjembatani kepentingan petani dengan berbagai pihak. Moeldoko menyatakan dirinya tidak pernah bosan-bosan mengatakan di mana-mana agar HKTI menjadi bridging institution, tujuannya supaya HKTI betul-betul dapat dirasakan kehadiran dan manfaatnya oleh petani. “Jadi HKTI membumi dan tidak mengawang-ngawang,” ujarnya.

Pengurus HKTI diminta aktif dan proaktif untuk menjalin relasi dan kerja sama dengan berbagai pihak. HKTI harus mampu menangkap peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan dari mitra untuk membantu petani. Semua elemen pengurus harus bergerak.

Sejumlah Kegiatan

Menurut Sekretaris Jenderal HKTI Mayjen TNI (Purn) Bambang Budi Waluyo, selama 2017, 2018 dan 2019 HKTI telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan. Di antaranya Syukur Panen di Indramayu, pada 8 Januari 2018 menerima SK Kemenkumham tentang pengesahan HKTI di bawah kepemimpinan Moeldoko, pelantikan Pemuda Tani dan Perempuan Tani, Rakernas HKTI di Jakarta, dalam rangkaian ulang tahun HKTI menyelenggarakan ASAFF (Asian Agriculture and Food Forum), aksi sosial, wayangan, dan turnamen tinju.

Lalu ada juga  kegiatan FGD Pakar, Guyub Panen Nusantara berupa panen raya jagung di Kediri, Jatim, bekerja sama dengan PT BISI dan Charoen Pokphand. Kegiatan kemitraan juga dilakukan dengan PT FKS Multiagro di Jambi berupa panen jagung di lahan rawa pasang surut dengan teknologi Budidaya Jenuh Air serta sosialisi benih unggul varietas M400, CEO Forum: Outlook Agribsinis 2019, dan penanaman bawang putih di Sembalun, NTB, bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan pemda setempat.

Kegiatan lainnya adalah membuat nota kesepahaman atau MoU dengan beberapa lembaga, instansi pemerintah, lembaga pendidikan/pesantren, dan dunia usaha seperti Firman dan Japfa Comfeed, dan lain-lain. Pada Februari 2019 HKTI dan BRI menjalin kerjasama akses permodalan seperti penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dan pengadaan kartu tanda anggota (KTA) HKTI BRIZZI.

Ada juga kegiatan program penghijauan dan produksi di lahan TNI di wilayah Banten dan keikutsertaan pemuda tani di ajang pertanian internasional di Taiwan dengan mendapatkan penghargaan produktivitas pertanian terbanyak dibandingkan negara-negra peserta lainnya.

Terakhir , HKTI juga melakukan pelatihan, peningkatan kapasitas petani, khususnya para petani muda. Pada Februari 2019 HKTI mengirimkan 20 orang dutanya mengikuti Training of Trainer (ToT) tentang Nature Farming dan Teknologi EM (Effective Microorganism) di Sara Buri Kyusei Nature Farming Center, Thailand.

Meskipun telah banyak melakukan kegiatan, namun menurut Moeldoko, sejauh ini program-program yang dilaksanakan tersebut belum cukup memuaskan. Belum ada yang betul-betul punya arti di hati petani. Selama ini aktivitas HKTI masih lebih banyak yang sifatnya event dan seremoni saja.

“Saya bukan tidak mengapresiasi pekerjaan dan pencapaian teman-teman selama ini, tapi saya belum puas. HKTI harus punya arti di hati petani sebab menjadi pengurus HKTI juga panggilan hati, modalnya semangat. Jadi saya harap harus ada resolusi HKTI di tahun 2019,” tutur Moeldoko.

Dari sekarang, HKTI sudah harus merancang program kegiatan besar, yakni program setengah tahun, setahun, dan dua tahunan. “ASAFF (Asian Agriculture and Food Forum) yang bersifat internasional jadikan kegiatan besar dua tahunan. Nanti kita adakan di 2020 dan kita harus tetapkan waktunya dengan melihat musim buah-buahan,” tutur Moeldoko.

Dalam arahanya kepada pengurus, Moeldoko juga berharap pada 2019 ada kemajuan kegiatan HKTI. Untuk itu ia minta semua pengurus disiplin dan serius. “HKTI adalah organisasi yang dinamis, menyenangkan, dan produktif. Kerja sama adalah kunci karena yang kita punya hanya modal semangat,” pesan Moeldoko.

Semangat itulah yang menjadi landasan penyelenggaraan Rakornas HKTI bertema sentral HKTI sebagai bridging institution dengan melakukan berbagai langkah konkrit. Pertama, lakukan relasi dan kerja sama dengan lembaga riset serta perguruan tinggi. Misalnya dengan Batan, LIPI, BPPT, IPB, dan lain-lain. Lembaga-lembaga tersebut memiliki berbagai teknologi hasil inovasi di bidang pertanian. “Kita datangi dan kita minta untuk diaplikasikan ke petani,” kata Moeldoko.

Kedua, menjalin hubungan dan kerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintahan. Menurutnya, pembentukan wakil ketua umum bidang hubungan antarlembaga di HKTI tugasnya adalah membangun komunikasi dan relasi-relasi tersebut.

“Optimalkan kerja sama dengan kementerian pertanian, misalnya. Contohnya saya sudah bicara dan minta agar HKTI bisa mendapatkan ruangan di kementan. Mereka prinsipnya sudah setuju. Ini harus di-follow up,” tuturnya.

Ketiga dengan lembaga keuangan. Moeldoko memberi contoh bagaimana ia menjalin relasi dengan BRI agar petani memiliki kemudahan akses kepada permodalan, terutama KUR (Kredit Usaha Rakyat). “Saat ini MoU HKTI dan BRI sudah ditandatangani,” ujarnya.

Keempat, kerja sama juga bisa dilakukan dengan social enterprise atau dunia usaha. Menurutnya, selama ini HKTI telah berhasil menjalin kemitraan dengan FKS Multiagro, Charoen Pokphan, PTBISI, Indofood, Japfa, Firman, dan lain-lain. Ini perlu dijaga dan dikembangkan lebih luas.

“Misalnya, Indofood butuh bawang merah, cabai, dan lain-lain. Ini peluang yang harus dimanfaatkan. Atau Kacang Garuda. Banyak lahan kosong kita bisa manfaatkan untuk kerja sama dengan mereka. Jadi jangan diam saja. HKTI harus aktif bergerak,” tegas Moeldoko.

Ia minta HKTI membuat surat kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia agar HKTI dapat turut serta dalam program reformasi agraria khususnya distribusi lahan pertanian. HKTI dapat mengajukan dan memperoleh lahan nganggur untuk digunakan jadi lahan produktif.

HKTI juga bisa memanfaatkan perhutanan sosial yang sekarang boleh digunakan masyarakat selama 35 tahun. Dalam hal ini HKTI dapat menggandeng Kelompok Tani/Gapoktan/Koperasi atau Lembaga Masyarakat Desa Hutan. “SK perhutanan sosial ini bisa digunakan sebagai agunan ke perbankan,” ujar Moeldoko.

Kelima jalin juga relasi dan kerja sama dengan aktor-aktor pertanian lainnya termasuk dengan kelompok milenial. Ajak anak-anak mud berpartisipasi di dunia pertanian dan berikan apresiasi. Jadi HKTI juga nyambung dengan milenial.

Keenam kerja sama luar negeri. Menurut Moeldoko, sejak ajang ASAFF (Asian Agriculture and Food Forum) 2018 lalu dia sudah membuka jalan dengan beberapa negara antara lain Taiwan, Jepang, dn Thailand. Mereka sudah membantu HKTI dan kemudian menawarkan kerja sama. “Ayo kejar lagi,” tegasnya.

Moeldoko juga mengatakan sudah bertemu dengan beberapa asosiasi pertanian di Asia. Dari pertemuan itu diketahui bahwa waktu panen mereka banyak yang berbeda dengan di sini. Misalnya ketika Indonesia panen bawang atau cabai, mereka tidak. Jadi mereka butuh pasokan atas komoditas tersebut. Ini peluang. Informasi ini dibutuhkan agar bisa memanfaatkan peluang pasarnya.

“Nanti kita undang asosiasi-asosiasi Asia itu. Paling masing-masing mengirim dua orang dan akomodasinya kita siapkan. Ini kita lakukan agar ada emosi yang dibangun antara HKTI dengan organisasi-organisasi luar negeri,” cetus Moeldoko.

Moeldoko menyatakan bahwa apa yang telah dilakukan HKTI sejauh ini baru merupakan langkah awal dari sebuah langkah besar menuju kedaulatan pangan nasional. Dia berharap fungsi bridging institution dilakukan oleh seluruh kepengurusan HKTI dari mulai pusat hingga daerah bahkan sampai tingkat Gapoktan.

Lima masalah petani

Diingatkannya bahwa bridging institution tujuan utamanya adalah untuk memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan pertanian Indonesia. Ada lima persoalan pertanian Indonesia yang harus HKTI menjadi solusinya.

Pertama adalah pemilikan lahan petani yang rata-rata hanya 0,2 hektar dan kondisi tanah yang sudah rusak. Kedua, aspek permodalan. Ketiga, lemahnya manajemen petani. Keempat, penguasaan teknologi dan inovasi teknologi. Kelima adalah pasca panen. HKTI harus mampu memberikan solusinya.

Apalagi tantangan ke depan semakin besar. Di tengah makin tumbuhnya industri, properti, dan pertumbuhan penduduk yang tinggi, tidak bisa dipungkiri areal lahan pertanian makin menyusut. Namun bukan berarti berkurangnya lahan pertanian itu menjustifikasi berkurangnya produksi. Dengan inovasi dan teknologi kita harus  mampu melipatgandakan produksi pangan dan pertanian nasional.

Tantangan dan peluang besar kita saat ini adalah perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat. Para petani dan dunia pertanian harus mampu menghadapi perkembangan zaman di era disrupsi, yakni masa di mana terjadi perubahan yang sangat mendasar di berbagai sektor kehidupan.

Perubahan tersebut berlangsung amat cepat dan tak ada satu orang pun mampu menghentikannya. Kini kita memasuki era revolusi industri yang keempat atau disebut juga Industri 4.0 yang ditandai dengan penggunaan mesin-mesin otomasi yang terintegrasi dengan jaringan internet. Pada era ini kegiatan pertanian berlangsung sangat efisien dan efektif sehingga mampu meningkatkan produktivitas secara sangat signifikan dan berdaya saing.

Ada lima teknologi utama yang menopang implementasi Industri 4.0, yaitu Internet of Things, Artificial Intelligence, Human-Machine Interface, Teknologi Robotic dan sensor, serta Teknologi 3D Printing. Semua itu akan mengubah cara manusia berinteraksi hingga pada level yang paling mendasar, serta sekaligus dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing industri, termasuk industri pertanian.

Seiring dengan perkembangan sektor pertanian 4.0, HKTI membangun aplikasi bridging institution yang berbasis digital. Aplikasi tersebut adalah Sistem Informasi Pertanian HKTI (SIP HKTI) yang sudah dapat diunduh melalui gadget di Google Play.

Seluruh pemangku kepentingan di sektor pertanian harus mampu mempersiapkan diri dan berdaptasi dengan perubahan tersebut untuk menjawab tantangan masa depan serta mengubah ancaman menjadi peluang.

Dialog Nasional Pertanian Indonesia yang diselenggarakan dalam forum Rakornas HKTI ini diharapkan melahirkan pemikiran dan program aksi yang mampu mempercepat solusi atas permasalahan-permasalahan pertanian Indonesia saat ini dan mengantisipasi serta mempersiapkan diri menghadapi tantangan ke depan.

HKTI mengajak semua pihak bersama-sama membangun kedaulatan pangan nasional. Peningkatan produksi pangan selain menggunakan teknologi modern, juga tetap memadukannya dengan kearifan lokal (local wisdom), sehingga pembangunan pertanian Indonesia tetap berpijak pad nilai-nilai budaya dan tradisi yang menjadi bagian dari kehidupan petani dan bangsa Indonesia pada umumnya.

Rakornas HKTI 2019 diikuti lebih dari 350 orang pengurus HKTI dari seluruh Indonesia. Penyelenggaraan Rakornas dimaksudkan untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan strategis dalam melakukan percepatan program yang berbasis pada sektor pertanian serta memberikan penguatan terhadap jalannya organisasi dengan instrumen pengurus yang memiliki totalitas dan loyalitas terhadap HKTI.

Rakornas juga untuk membangun semangat kebersamaan organisasi HKTI melalui pendekatan Bridging Institution sebagai solusi HKTI untuk memakmurkan petani dan membangkitkan pertanian Indonesia. Melalui Rakornas HKTI 2019 ini diharapkan organisasi dapat menghasilkan kebijakan strategis untuk kepentingan organisasi dan kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan para petani Indonesia. (MC)