Petani Budidaya Ikan Kecil Dapat Asuransi

oleh

HKTI.ONLINE – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan program Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK) di Hotel Pullman Central Park, Jakarta, Selasa (13/11/2018).

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Slamet Soebijakto mengatakan, asuransi ini bertujuan memberikan perlindungan untuk para pembudidaya ikan di tanah air. Yakni risiko akibat kematian bibit atau kerugian usaha di atas 50 persen.

“Pembudidaya kecil itu yang memilki luas lahan tidak lebih dari lima hektare dan dikelola secara tradisional. Insya Allah nanti akan mengarah ke semua (komoditas perikanan),” kata dia.

Dikutip dari situs kompas.com, Slamet mengungkapkan, sebelumnya program asuransi ini hanya dikhususkan untuk para pembudidaya udang, sehingga lahirlah pengembangan Asuransi Usaha Budidaya Udang (AUBU).

Ketika itu, jumlah yang terakomodasi hanya sekitar 5.000 orang pembudidaya seluruh Indonesia dan kini terus bertambah. “Tadinya hanya sekitar 5000-an. Luas komuditas ini ternyata memperbanyak jumlah masyarakat (pembudidaya) yang ikut terlibat,” sebut dia.

Ke depan, pihaknya akan berupaya mengakomodasi seluruh pembudidaya seluruh komoditas perikanan.  “Sehingga asuransi ini, khususnya untuk pembudidaya ikan kecil ini semakin terasa di masyarakat. Sekarang kita sudah mulai mendata sebanyak-banyaknya pembudidaya untuk ikut dalam asuransi ini,” jelasnya.

Pada program yang diluncurkan kemarin, terdapat enam komoditas yang nantinya akan mendapatkan premi asuransi, yaitu Ikan Patin, Ikan Nila Payu, Ikan Nila Tawar, Ikan Bandeng, Udang, dan Polikultur.

KKP sebelumnya menganggap program asuransi ini sebagai langkah awal untuk melihat respon masyarakat. Akan tetapi disambuat dan direspon dengan baik.

“Bahwa dengan kita pertama uji coba men-launching asuransi khusus pembudidaya undang, ternyata respon masyarakat itu luar biasa. Kami pemerintah juga merasakan manfaatnya yang luar biasa,” imbuhnya.

Dia mengatakan, manfaat yang diterima dan dirasakan merupakan bentuk kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat. Ini sebagai perwujudan implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan, Pembudidaya dan Petambak Garam.

“Mereka terbantu dengan program ini. Karena ini merupakan perlindungan bagi usaha pembudidaya ikan. Kalau nelayan adalah jiwanya, tapi kalau pembudidaya adalah usahanya,” tandasnya.

Tambah anggaran

Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP) juga berencana menambah anggaran untuk program Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK) menjadi Rp 3 milliar dari tahun sebelumnya senilai Rp 1,48 miliar. “Insya Allah tahun 2019, mudah-mudahan ke depan bisa kita tambah lagi anggarannya. Di 2019, kita mencananggkan 3 miliar,” kata Slamet Soebjakto.

Menurut Slamet, sejauh ini kehadiran program APPIK telah memberikan dan dirasakan manfaatnya oleh para pembudidaya ikan di Indonesia. Maka diperlukan dorangan dan dukungan lebih besar dari pemerintah, khususnya melalui KKP.

“Sehingga asuransi ini, khususnya untuk pembudidaya ikan kecil ini semakin terasa di masyarakat. Sekarang kita sudah mulai mendata sebanyak-banyaknya pembudidaya untuk ikut dalam asuransi ini,” katanya. (mc)