OJK: KUR Petani dan Nelayan Perlu Pendampingan

oleh

HKTI.ONLINE — Perlu ada pendampingan dalam proses penyerapan dana kredit usaha rakyat (KUR) bagi petani dan nelayan. Dengan adanya pendampingan tersebut akan meningkatkan kepercayaan kalangan perbankan untuk memberikan KUR.

Hal itu dikatakan Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Anto Prabowo kepada wartawan di Hotel Horison di Kota Sukabumi, Senin (6/11). “Pembiayaaan itu terkadang industri ragu karena rrsiko,” ujar  Anto Prabowo usai seminar KUR untuk petani dan nelayan di Kota/Kabupaten Sukabumi.

Risiko itulah, kata Anto, yang dijawab dengan diberikan pendampingan. Di mana dengan adanya pendampingan maka petani tahu kapan menanam, panen, dan bagaimana menangani hasil panen hingga akhirnya mengembalikan dana kredit.

OJK, lanjut Anto, tidak punya kompetensi untuk membimbing para petani dalam mengatasi hama dan mengelola pertanian. Oleh karena itu, kata dia, tim pendampingan berasal dari dinas-dinas terkat di daerah yang disebut tim pengembangan akses keuangan daerah.

Tim ini, ungkap Anto, berupaya untuk meningkatkan potensi ekonomi di daerahnya masing-masing. Misalnya di Sukabumi yang terkenal dengan petani dan nelayannya. Maka tim pendampingnya berasal dari dinas pertanian, dinas perdagangan dan dinas perikanan.

Menurut Anto, para petani dan nelayan diharapkan mengetahui adanya fasilittas KUR yang ditawarkan perbankan seperti dari BRI, Mandiri, BNI dan BJB. Selain itu harus mereka mengetahui fasilitas KUR tanpa jaminan maupun yang disyaratkan jaminan serta persyaratannya.

Di sisi lain Anto menambahkan, pada 2017 ini pemerintah menetapkan aturan bahwa sekitar 15 persen dari total kredit termasuk KUR dapat disalurkan kepada kalangan UMKM. Ia menerangkan, pada 2018 persentase penyaluran kredit untuk UMKM termasuk di dalamnya pertanian dan perkebunan naik menjadi 20 persen. Peningkatan besaran alokasi dana kredit ini kata dia tidak hanya menuntut kesiapan perbankan melainkan masyarakat juga.

Dalam artian jika masyarakat menerima kredit maka harus mengangsur atau membayar angsuran dengan baik. Namun, kata dia, besaran kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) pelaku UMKM masih di bawah rata-rata industri. (mc)