Moeldoko Tanggapi Susutnya Lahan Baku Sawah

oleh

 

ilustrasi/foto: biotecnika

HKTI.ONLINE – Lahan baku sawah menyusut 9% dalam 5 tahun hingga kini tersisa 7,1 juta hektare. Kepala Staf Presiden, Moeldoko, mengatakan pemerintah akan melakukan intensifikasi lahan pertanian guna menggenjot hasil produksi sawah.

“Yang didorong Pemerintah adalah upaya intensifikasi pertanian guna meningkatkan produksi,” kata Moeldoko yang juga Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ketika dihubungi CBNC Indonesia, Senin (5/11/2018).

Dia menuturkan intensifikasi lahan sawah dilakukan melalui pendekatan teknologi. “Intensifikasinya melalui pendekatan teknologi, seperti modernisasi dan mekanisasi.”

Sebelumnya, Dirjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Budi Situmorang, mengatakan lahan sawah memang dinilai mudah beralih fungsi. Alih fungsi tersebut, dari semula digunakan untuk sawah kemudian menjadi perumahan, apartemen, SPBU, dan lahan industri.

Oleh karena itu, pemerintah kini menyiapkan peraturan presiden guna menghalau mudahnya lahan sawah beralih fungsi. “Kita tahu sawah begitu mudah berubah fungsi jadi perumahan, apartemen, SPBU, industri. Perpres ini akan menjawab itu, [mencegah] alih fungsi. Tapi sebelumnya, kita akan memverifikasi 7,1 juta hektar itu dengan berbagai variabel penyebab kemungkinan dia akan berkurang,” jelas Budi kepada CNBC Indonesia.

Saat ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) tengah menyusun rancangan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Lahan Sawah Abadi. Budi Situmorang menjelaskan Perpres ini diperlukan untuk menjaga luas lahan baku sawah nasional yang telah menyusut 9% dalam lima tahun terakhir menjadi hanya 7,1 juta hektar.

Dia mencontohkan, seringkali izin lokasi untuk pembangunan sudah keluar, padahal lahannya masih berupa sawah. Pihaknya akan mengecek hak atas tanah tersebut.

Rencana tata ruang yang sudah dikeluarkan pemerintah daerah terhadap sawah itu, ada kemungkinan memang direkomendasikan untuk non-sawah, sehingga begitu banyak izin-izin yang keluar. Lalu ada juga pertimbangan teknis dari Kementerian lain untuk kawasan industri, walaupun saat ini masih berupa sawah.

“Tapi izinnya sudah keluar, kan setiap tahun izin keluar. Sebagai pengendali itu, kami mau mapping ancaman perubahan terhadap lahan sawah itu. Kita akan rugi sekali kalau sawah, apalagi yang beririgasi berubah jadi non sawah. Jadi kita lihat faktor-faktornya seperti apa,” jelasnya.

Dikutip dari situs CNBC, Budi menjelaskan, saat Perpres ini nanti terbit, izin alih fungsi sawah yang selama ini sudah terlanjur diterbitkan kemungkinan besar akan dievaluasi oleh pihaknya, sedapat mungkin agar tidak berubah.

“Idealnya pertahankan 7,1 juta hektar ini. Kalaupun nanti harus berubah, setidaknya minimal lah, misalnya untuk kepentingan masyarakat. Akan ada tim nasional yang menetapkan luasnya segini, yang ini kita cabut izinnya dan segala macam,” jelasnya.

Budi menargetkan Perpres tersebut dapat diterbitkan pada akhir tahun ini, agar pihaknya dapat mulai menindak perizinan lahan yang ada.

Pihaknya juga sudah mengidentifikasi delapan provinsi yang menjadi lumbung pangan nasional, yakni Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Sumatera Barat, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Kedelapan provinsi ini sudah mencakup sekitar 70% dari 7,1 juta hektar lahan baku sawah nasional yang ada. Adapun untuk lahan baku sawah di Sulawesi akan diverifikasi mulai tahun depan.

Minimnya inisiatif Pemda

Budi mengatakan Perpres ini nantinya akan mengatur sampai tataran pemerintah daerah. Sebelumnya, dalam UU No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pemerintah daerah harusnya menetapkan lahan baku sawah ini.

“Persoalannya, Pemda tidak menetapkan hingga saat ini. Kalau tidak ditetapkan, kami sebagai pengendali tidak bisa menyatakan tidak boleh ini. UU itu belum bisa mendorong penetapan segera, maka Pak Menteri minta kami segera tetapkan secara nasional. Kondisinya karena ancaman terhadap keberadaan sawah makin besar maka terpaksa kita di pusat masuk untuk menyelamatkan,” jelas Budi. (mc)