Moeldoko: Swasembada Pangan Bisa Diwujudkan

oleh

HKTI.ONLINE — Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Jenderal TNI (Purn) Dr Moeldoko, berpendapat swasembada pangan bisa diwujudkan mengingat pemerintah sudah menyiapkan infrastrukturnya.

“Kapan atau bisa atau tidak? Bisa, menurut saya. Upaya-upaya nyata itu sudah disiapkan oleh pemerintah saat ini,” kata Moeldoko usai acara Pelepasan Simbolis Delegasi HKTI untuk Pelatihan Pertanian Bekerjasama dengan KBRI Thailand, Minggu (17/2/2019) di Sekretariat DPN HKTI, Jakarta.

Menurut Moeldoko, presiden secara konsisten sudah menuju ke arah swasembada bahkan kedaulatan pangan dengan membenahi dan membangun infrastruktur pertanian. Ini sebagai prasyarat ke arah sana, di antaranya dengan melakukan intensifikasi seperti inovasi teknologi dan membangun kultur pertanian moderen. Misalnya pengembangan riset benih dan bibit yang terus harus di-upgrade.

Juga melakukan ekstensifikasi seperti menambah keluasan sawah, membangun irigasi dan embung-embung. Dengan semua usaha tersebut maka saat ini padi sudah bisa dipanen dalam waktu 70 hari, sebelumnya padi harus berusia 105 hari untuk bisa dipanen.

Produksi beras rata-rata nasional yang kini mencapai 4,5 ton sampai 5 ton per hektare bisa ditingkatkan menjadi 9 ton per hektare. Namun, Moeldoko mengakui memang sudah sekian lama infrastruktur pertanian kurang tertangani dengan baik.

“Bukan tidak tertangani ya. Kurang tertangani dengan baik, sehingga apa? Lahan-lahan yang ada sekarang itu kurang begitu produktif karena pengairannya tidak terencana dengan baik,” tuturnya.

Moeldoko melanjutkan, saat ini sejatinya Indonesia hasil produksinya sudah suprlus di mana saat ini beras surplus 2,9 juta ton dalam satu tahun.

“Nah, pertanyaannya barang itu ada di mana? Barang itu tersebar di warung, indomart dan pasar-pasar atau gudang di kampung sehingga kalau itu tersebar maka gudang nasional kita menjadi kosong,” ujarnya.

Di sisi lain, gudang nasional tidak boleh kosong sehingga impor masih dibutuhkan Indonesia. “Jadi kita masih impor itu untuk mengisi kekurangan di gudang-gudang itu. Itu sebenarnya kondisinya seperti itu,” tambahnya.

Mengenai perbaikan sistem perhitungan data, menurut Moeldoko, penting untuk dilakukan. Hal ini perlu dilakukan ke depannya supaya tidak ada perdebatan antarkementerian seperti yang terjadi sebelumnya.

Akhir 2018 silam Kementerian Pertanian (Kementan) kembali jadi sorotan. Pasalnya, terbit izin mengimpor jagung maksimal 100.000 ton melalui Perum Bulog. Jagung yang diimpor untuk pakan ternak bukan konsumsi masyarakat. Impor jagung ini dimintakan langsung oleh kementerian pertanian (Kementan). Padahal data kementan menunjukkan Indonesia mengalami surplus jagung sebesar 13 juta ton.

“Memang ada penyusutan [data], ini harus diakui semuanya sehingga kita harus kembali melakukan perbaikan-perbaikan atas data yang kita miliki sekarang. Semuanya harus legowo untuk bisa melihat secara jernih persoalan ini supaya tidak ada perdebatan lagi antar kementerian,” imbuhnya. (MC)