Ketum HKTI Sampaikan Lima Solusi Masalah Pertanian

oleh

HKTI.ONLINE — Populasi penduduk Indonesia diperkirakan akan terus bertambah. Menurut pemerintah, pada 2020 jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 269 juta orang dan diramalkan akan terus mengalami ledakan hingga  mencapai  311,65 juta orang tahun 2045. Oleh karena itu, ketersediaan lahan untuk tanaman pangan penting dilakukan.

Untuk mengatasi masalah ketersediaan lahan pertanian sekaligus menciptakan kemandirian pangan nasional, perlu dilakukan berbagai langkah strategis dan taktis. Hal itu diungkapkan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Dr. Moeldoko saat menjadi pembicara utama dalam Forum CEO dan Seminar Outlook 2019: Agrobisnis 4.0 di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan (13/12/2018).

Acara tersebut diinisiasi Indostock.id bermitra dengan HKTI, Kementerian Pertanian dan Insan Tani dan Nelayan Indonesia (Intani), serta di dukung oleh PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk, PT FKS Multi Agro Tbk, PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Pupuk Indonesia Holding Company, PT Rajawali Nusantara Indonesia, PT Bank BJB Tbk.

Selain Moeldoko, acara tersebut juga menghadirkan narasumber lain, yaitu Desianto B. Utomo (Ketua Umum Gabungan Perusahaan Makanan Ternak/GPMT), Wahyu  (Direktur Utama PTPN VIII), Agus Pakpahan (Ketua Dewan Pakar HKTI), Setyo Wasisto (Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian), Stefanus Indrayana (Wakadiv Corporate Communications Indofood), Kuntoro Boga Andri (Kabiro Humas dan Informasi Publik Kementan), Agung Sulistiyo (Executive Vice President Agricultural Business Division BRI), dan Sunarna Eka Nugraha (Vice President Small Business BNI).

Bertindak sebagai moderator dalam forum ini adalah Guntur Subagja (Ketua Umum INTANI) dan Anif Punto Utomo (Pemimpin Umum Indostock.id).

Alih fungsi lahan

Lebih jauh, Moeldoko, yang juga merupakan Ketua Umum HKTI itu, menyebut upaya yang akan dan telah dilakukan pemerintah maupun pihak terkait untuk mengatasi permasalah lahan dan pangan di Tanah Air. Pertama, akan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) tentang sawah abadi yang ditargetkan rampung sebelum akhir tahun. Kehadiran Perpres ini bertujuan untuk membenahi tata kelola lahan pertanian dan meminimalisir peralihan fungsi.

Sebagai gambaran, menlansir data Menteri ATR/Kepala BPN-RI No.339 Tahun 2018 tanggal 8 Oktober 2018 menunjukkan, luas baku sawah Indonesia per 2013 tercatat 7,79 juta hektare, namun saat ini angka tersebut telah turun menjadi 7,1 juta hektare.

Moeldoko mengungkapkan rata-rata penyusutan lahan baku sawah 120 ribu hektar per tahun. Dengan demikian, Perpres itu nantinya bakal menjadi solusi untuk mencegah dampak penurunan yang lebih jauh. “Mudah-mudahan akhir tahun selesai,” kata mantan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat ini.

Kedua, mendorong pemerintah daerah lebih berperan aktif untuk mempertahankan daerah yang memiliki tingkat kesuburan lahan tinggi guna mengurangi terus terjandinya alih fungsi sawah. Menurutnya, peran pemda diperlukan karena bersingungan langsung dengan petani. Selain itu, agar bisa mengoptimalkan berbagai langkah yang telah dilakukan pemerintah pusat, misalnya melalui pemberian dana desa, subsidi, dan pembangunan infrastruktur pertanian.

“Pemerintah daerah harus memiliki komitmen yang sama untuk pertahankan daerah yang tingkat kesuburannya tinggi, kecuali tanah marginal. Tapi kalau daerah yang subur, jangan sedikit pun diusik,” ujar Moeldoko yang mendapat julukan ‘Jenderal Tani’ ini.

Ketiga, memberikan insentif bagi petani. Untuk mendorong penyelesaian masalah pertanian tersebut pemerintah terus menyalurkan insentif kepada masyarakat petani dalam bentuk dana desa.

Sebagai gambaran saja, tahun ini setidaknya pemerintah memberikan dana desa sebesar Rp60 triliun dengan nominal rata-rata yang didapat masing-masing desa sebesar Rp800 juta per tahun. Dana tersebut bisa digunakan desa untuk turut membangun infrastruktur pertanian yang tidak memerlukan dana besar.

Keempat, mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang mendukung sektor pertanian, seperti pembangunan embung dan irigasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta subsidi benih dan pupuk dari Kementerian Pertanian. “Pembangunan waduk misalnya, itu tujuannya agar petani tidak hanya sekali panen, tapi berkali-kali dalam setahun agar mereka tidak perlu sampai jual lahan lagi,” kata pria yang mendapat Bintang Adhi Makayasa sebagai alumnus terbaik Akabri tahun 1981 ini.

Kelima, menggalakkan intensifikasi pertanian. Tak hanya dari segi pembangunan fisik, pembangunan pertanian bakal mengarah kepada sektor sumber daya manusia dengan vokasi kepada masyarakat desa sehingga intensifikasi pertanian akan mengatasi kendala pengurangan lahan baku sawah. “Intensifikasi adalah sebuah jawaban, kita harus bermain di tingkat produktivitas,” kata Moeldoko. (Indostock.id/mc)