Kebijakan Penetapan Harga Jual Buah Sawit di Jambi Perlu Dievaluasi

oleh -1.879 views

 

Kebijakan penetapan harga jual tandan buah segar, Karnel, dan CPO Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) yang telah di tetapkan Pemerintah Provinsi Jambi untuk priode 26 Januari s/d 02 Februari 2018 bertempat di dinas Perkebunan Pemprov Jambi, selayaknya dilakukan evaluasi kembali. Dasar hukum penetapan harga sebaiknya tidak mengacu berdasarkan Harga Penjualan ke pabrik dengan invoice yang belum diyakini keabsahannya apalagi mengacu kepada invoice penjualan Perkebunan Kelapa Sawit dengan harga terendah.

Pemerintah harus memahami dan menyadari bahwa terdapat perbedaan harga penjualan, ada nilai jual  dengan nilai harga tertinggi dan ada yang menjual dengan harga terendah yaitu sampai dengan harga bisa berada di ring +/- 500 dan jika di bagikan ke angka pembagi, ringnya sangat jauh harapannya. Oleh karena itu, perlu kebijakan penyeragaman pada nilai rendeman sebagai acuan pentuan ring harga jual PKS.  Jangan sampai PKS yang menjual dengan rendeman di bawah standar di jadikan angka acuan pembagi sehingga menjadi landasan hukum penurun harga sawit di pasaran.

Penentuan harga TBS yang talah ditetapkan dengan periode jual 26 Januari 2018 s/d 2 Februari 2018 di Provinsi Jambi dengan skala umur 3 tahun: Rp. 1.342,22, 4 tahun – Rp. 1.438,44, 5 tahun – Rp. 1.505,21, 6 tahun – Rp. 1.566,74, 7 tahun – Rp. 1.606, 21, 8 tahun – Rp. 1.640, 84, 9 tahun – Rp.1.772.85, 10-20 tahun – Rp.1.725,99, 21-24 tahun – Rp. 1.675,15, 25 tahun – 1.600,30, serta harga CPO: Rp. 7.252, 94 dan Karnel: Rp. 6.571, 60 dengan besaran indeks ‘K’ : 89%, dinilai sangat merugikan petani serta bisa sangat menguntungkan pabrik dan para tengkulak sawit.

HKTI Provini Jambi menyarankan sebaiknya dalam menentukan harga jual di tingkat petani pemerintah seharusnya tidak hanya beracuan kepada invoice yang diajukan kepada pabrik saja yang belum tentu keabsahannya tetapi juga harus memperhatikan Peraturan Menteri Pertanian No. 14/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tanda Buah segar Kelapasa Sawit Produksi Pekebun.

Permentan tersebut dibuat dengan pertimbangan untuk memberikan perlindungan dalam perolehan harga yang wajar dari Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun serta untuk menghindari adanya persaingan tidak sehat di antara Pabrik Kelapa Sawit.

Sebaiknya semua pihak menyadari bahwa penentuan harga sawit di tingkat pekebun harus memperhitungkan juga harga rata-tata di tingkat pekebun bukan hanya berdasarkan invoice perusahaan yang belum terbukti ke benaran invoice. Penentuan harga juga seharusnya mengacu kepada pasal 5 pada poin 5 permentan tersebut yang menyebutkan bahwa harga pembelian TBS oleh perusahann harus ditetapkan minimal satu kali setiap bulan berdasarkan harga riil rata-rata tertimbang minyak sawit kasar (CPO) dan inti sawit  sesuai realisasi  penjualan ekspor POB dan lokal dari masing-masing perusahaan.

Dengan kesadaran dari semua pihak tentang pentingnya penerapan Permentan tersebut terkait perhitungan harga riil dari nilai yang disesuaikan dengan nilai eksport dan nilai penjualan masing-perusahaan di tingkat lokal, diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan pekebun kelapa sawit serta bisa menghindari persaingan tidak sehat antara pekebun kelapa sawit dalam rangka menjaga stabilitas keadilan dalam penentuan harga jual buah sawit di tingkat pekebun.

Penulis: Diawan Dani, SP. (Sekretaris Dewan Pimpinan HKTI Provinsi Jambi).