Dirjen PKP Kemendes Optimistis Ada Regenerasi Petani

oleh
Dirjen PKP Kemendes PDTT, Ahmad Erani Yustika, menerima pengurus DPN HKTI, Bonita.

HKTI.ONLINE – Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan, Ahmad Erani Yustika, optimistis regenerasi petani terjadi. Dalam waktu lima sampai sepuluh ke depan akan ada banyak anak muda yang terjun ke daerah dan desa melakukan kegiatan ekonomi, termasuk bertani.

“Jadi nanti akan ada banyak petani baru,” katanya ketika menerima kunjungan pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, di Jakarta, Selasa (16/1).

Menurutnya, hal itu dapat terjadi karena ada banyak program nyata pemerintah yang berorientasi ke pedesaan dan distribusi dana desa yang menjadi penggerak pembangunan desa. Semua itu merupakan insentif dalam pembangunan desa.

Dalam pembangunan, lanjut Ahmad Erani, yang penting itu adalah adanya insentif yang bakal menarik orang untuk berpartisipasi. Misalnya pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan hingga menembus daerah terpencil, itu merupakan insentif besar yang telah membuka kesempatan dan memberi gairah kebangkitan ekonomi di pedesaan.

“Kami pun terus mendorong berbagai program pemberdayaan dan pembangunan kawasan melalui peningkatan prasarana dan sarana, pengembangan ekonomi, dan pemanfaatan sumber daya alam di kawasan pedesaan. Optimalisasi ke semuanya akan dikembangkan menjadi komoditas unggulan,” ujar Erani.

Dengan adanya insentif pembangunan seperti itu orang-orang akan tertarik datang ke daerah dan melakukan kegiatan ekonomi. Jadi kemungkinan nantinya tidak perlu ada program transmigrasi karena masyarakat dengan sendirinya akan berbondong-bondong datang ke daerah, khususnya di wilayah Timur.

“Termasuk anak-anak muda. Nanti mereka akan datang ke desa-desa melakukan kegiatan ekonomi,” tutur Guru Besa Ekonomi Universitas Brawijaya itu, “Karena ekonomi desa 80 persen masih meliputi sektor pertanian, maka tentu saja sebagian besar mereka akan menggeluti pertanian. Jadi petani.”

Hanya saja model bertani anak-anak muda itu akan berbeda dari biasanya. Mereka bertani secara modern dengan topangan teknologi dan manajemen untuk melakukan kegiatan dari hulu hingga hilir. “Dan pada suatu saat nanti Indonesia hanya butuh 10 persen petani,” ungkap pria kelahiran Ponorogo ini.

Erani menyatakan pihaknya sejalan dengan HKTI bahwa harus ada banyak inovasi di bidang pertanian serta usaha meningkatkan nilai tambah hasil pertanian. Menurutnya, ia sering berdiskusi dengan Ketua Umum HKTI Jenderal (Purn) Moeldoko tentang petani dan modernisasi pertanian. “Supaya petani kita tidak melarat terus,” katanya.

Menurut Erani, masyarakat desa harus menjadikan inovasi teknologi menjadi mindset untuk menopang kepentingan sosial. “Desa kita ingin menerjemahkan inovasi teknologi menjadi mindset, kita sudah terlalu lama tidak menyentuh inovasi teknologi. Kelompok inovator ini sebenarnya adalah kelompok paling elit di bangsa ini,” tutupnya.

Dirjen PKP juga berharap HKTI dapat turut berpartisipasi melalui kerjasama dengan pihaknya dalam tiga hal penting. Pertama, membantu memberikan pendampingan untuk petani dan UKM yang selama ini sudah difasilitasi Kemendes PDTT di sektor hulu dan pasca panen.

Kedua, HKTI dapat membantu memperluas jejaring baru dalam rangka pengembangan dan keberalangsungan program-program PKP. Ketiga, HKTI dapat memberikan bantuan berupa penguatan dan sinergi pada program PKP yang sudah ada.

Bonita, pengurus DPN HKTI, berjanji untuk membawa harapan Dirjen PKP tersebut kepada forum pertemuan rutin HKTI. “Saya akan sampaikan kepada ketua umum dan komite-komite organisasi terkait,” kata Bonita.

Kopi salah satu produk unggulan desa

Kolaborasi dan produk unggulan  

Percepatan pembangunan pedesaan dapat dilihat dari serapan anggarannya. Dana  desa Rp 60 Triliun tahun 2017 berhasil terserap 98,47 persen. Ini kembali meningkat dari tahun sebelumnya yang terserap 97 persen dari Rp 46,98 Triliun.

“Pembangunan desa bukanlah perkerjaan yang mudah dilakukan. Oleh sebab itu kami butuh semua partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa,” ujar Ahmad Erani.

Komitmen pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat di desa makin digencarkan dengan percepatan pembangunan kawasan pedesaan. Dibuktikan dengan terus didorongnya kawasan pedesaan untuk menghasilkan produk-produk unggulan

“Desa harus berkolaborasi dan membangun konsensus dalam lapangan yang lebih luas. Kawasan pedesaan harus menjadi pangkal dari pendalaman dan pembesaran pembangunan desa,” jelas Ahmad Erani.

Menurutnya, pembangunan tidak hanya dalam capaian ekonomi saja, melainkan harus memperhatikan bidang sosial dan budaya. Kondisi nyata di lapangan juga harus menjadi pertimbangan utama.

“Di balik capaian ekonomi namun menambah luka di bidang sosial dan budaya. Mereka kehilangan kepercayaan, keputusasaan, yang salah bukan pembangunannya. Isi dengan yang menjawab kebutuhan real di lapangan dan dengan pendekatan yang benar,” tutur pria yang pernah menjadi moderator debat calon Presiden 2014.

Pembangunan ekonomi desa juga harus dikembangkan dengan skala ekonomi yang memadai. Menurut Erani, adanya kolaborasi antardesa akan membuat transaksi ekonomi memiliki nilai tambah. Selain itu, posisi tawar desa juga meningkat.

“Penguatan posisi tawar bisa melalui organisasi sosial ekonomi yang kuat seperti koperasi atau BUMDes (badan usaha milik desa). Jangan saling mematikan desa lain. Pada level tertentu harus dibukakan kolaborasi di desa,” bebernya.

Dia menambahkan, desa punya dua kewenangan pokok yaitu kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan hak asal usul. Pertama, desa memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan dan terdapat dalam musyawarah desa atau musdes. Kedua, hak asal usul terkait pengetahuan kearifan lokal desa, budaya, adat, dan sosial politik yang menjadi bahan baku menghidupkan komunitas.

Lanjut Erani, terdapat neraca yang menggembirakan bagi pembangunan di desa. Yakni pertama, antusiasme masyarakat atas ruang partisipasi pembangunan melalui musdes. Kedua, adanya tranparansi melalui publikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Ketiga, gotong royong yang mulai hidup kembali, misalnya pengerjaan proyek dengan dana desa harus swakelola. Pola tersebut menjadi instrumen perekat antarwarga. Terakhir, inovasi yang juga terjadi di desa.

Ahmad Erani menjelaskan, ia telah memiliki program Prukades (Produk unggulan kawsan pedeaan). Ini merupakan program yang mendorong pengembangan kawasan perdesaan dengan bertujuan untuk membangun kolaborasi agar pengembangan sumber daya ekonomi menjadi lebih optimal. Jika hanya dikembangkan satu per satu desa, produk unggulan dikhawatirkan tidak memenuhi skala ekonomi.

“Yang dimaksud kawasan perdesaan adalah adanya desa-desa membangun kolaborasi untuk membangun optimalisasi sumber daya ekonomi di wilayah tersebut. Dua desa, lima desa, sepuluh desa, atau 20 desa bergabung membangun konsensus untuk mengembangkan ekonominya,” ujarnya.

Erani melanjutkan, problem utama pengembangan ekonomi desa adalah persoalan skala ekonomi. Sehingga kolaborasi desa-desa yang tergabung menjadi kawasan perdesaan, diharapkan mampu memproduksi komoditas unggulan yang memungkinkan masuk ke dalam industri manufaktur.

“Nah di situlah nilai tambah ekonomi itu sedang diupayakan, diikhtiarkan, sehingga kesejahteraan menjadi lebih terbuka,” ujarnya.

Produk unggulan ini kemudian dibuat naik kelas dengan membuat produk hilir yang siap dikonsumsi masyarakat. “Ada kawasan minapolitan, agropolitan, wisata, peternakan terpadu. Mereka sudah bikin perencanaan kami fasilitasi misalnya di Wonogiri fasilitasi peternakan,” ujar mantan peneliti Indef ini.

Erani mencontohkan, di Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang memiliki produk unggulan kopi diberikan bantuan berupa mesin giling kopi. Para petani kopi akhirnya tidak lagi menjual biji kopi mentah.

Terlebih lagi, jika dikemas dengan apik maka akan memiliki nilai jual yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan biji kopi.

Hilirisasi produk unggulan kawasan pedesaan juga mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja. Kehadiran mesin kopi misalnya, membutuhkan lima orang operator dengan asumsi petani kopi sebanyak 20 orang. Rantai pasok hilirisasi kopi yang sudah diolah menjadi bubuk pun melibatkan distributor yang bertugas mendatangkan kopi bubuk hingga ke kota.

Di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, yang terkenal dengan daerah penghasil komoditas bawang merah pun berhasil meningkatkan nilai jualnya. Sebagian komoditas bawang tak lagi dijual mentah, melainkan dengan membuat produk olahan seperti bawang goreng.

Bawang goreng yang dikemas dalam toples atau plastik yang apik kemudian dipasarkan ke konsumen dengan harga jual yang jauh lebih tinggi dibandingkan produk aslinya, yaitu bawang merah.

“Di Kabupaten Sigi bantu pengolahan bawang merah. Di Kabupaten Pesisir Selatan kita wisata water sport,” terang Erani.

Selain komoditas, potensi unggulan desa seperti pariwisata juga telah dikembangkan. Salah satunya adalah Kawasan Agrowisata Lembah Asri di Purbalingga. Kawasan Agrowisata ini terdiri dari 4 desa, antara lain Desa Serang, Siwarak, Kutabawa, dan Karangreja.

Di tahun 2018 mendatang, Kemendes PDTT berencana memfasilitasi 110 kawasan pedesaan. Pengembangan kawasan pedesaan dilakukan dengan pembangunan pasar kawasan, pembangunan jalan antar desa, pembangunan embung, hingga pengembangan potensi wisata. “Di 2018 Insya Allah kami fasilitasi 110 kawasan dengan 40 lokus menjadi prioritas nasional,” tutur Erani. (mc)