Dengan Internet Penjualan Sapi Desa Majasari Naik 400 Persen

oleh

HKTI.ONLINE — Sempat kebingungan dengan kondisi desanya pada awal menjabat sebagai kepala desa satu dasawarsa lalu, Wartono menunjukkan bahwa inovasi yang dilakukan menjadi solusi dalam menghadapi persoalan pedesaan.

Wartono menerapkan pertanian dan peternakan yang terintegrasi di Desa Majasari, Kecamatan Sliyeg, Indramayu, Jawa Barat, Untuk pemasaran produk desanya, desa tersebut menggunakan internet. Hasilnya, desa yang dulunya terkenal sebagai lumbung Tenaga Kerja Indonesia (TKI), kini berubah menjadi sentra sapi.

Desa yang mempunyai julukan Majasari Religius Apresiatif, Produktif, Inovatif dan Harmonis (Majasari RAPIH) itu dulunya merupakan salah satu desa tertinggal di Tanah Air. Namun kini, desa tersebut memiliki pendapatan paling stabil. Desa itu berhasil menurunkan tingkat kemiskinan pada angka 8,24 persen.

“Awalnya, kami menerima bantuan Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) dari Kementerian Pertanian pada 2013 sebanyak 32 ekor. Kemudian pada 2016, diberikan lagi bantuan sebanyak 13 ekor. Sekarang peternakan sapi berkembang menjadi sekitar 225 ekor sapi,” ujar Wartono.

Wartono menjelaskan kesuksesan peternakan sapi di desa itu tak lepas dari perpaduan pertanian dan peternakan yang terintegrasi serta dana desa yang dikucurkan pemerintah.

Desa itu menerapkan teknologi pengolahan pakan dari limbah pertanian seperti jerami untuk penyediaan pakan ternak. Limbah peternakan kemudian digunakan sebagai pupuk di lahan pertanian. Desa itu juga sejak beberapa tahun lalu, telah beralih ke pertanian organik.

Menariknya, bagaimana cara pertanian dan peternakan organik tersebut semuanya didapatkan melalui internet. Keberhasilan Desa Majasari yang meraih peringkat satu desa terbaik itu juga tak lepas dari peran internet. Desa itu sejak 2017 ditetapkan menjadi Desa Broadband oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Masyarakat desa bisa mengakses internet secara cuma-cuma melalui perpustakaan desa. Di situ, masyarakat bisa belajar untuk meningkatkan kapasitasnya sebagai petani dan juga peternak.

Keberadaan internet pula yang secara tidak langsung meningkatkan perekonomian desa tersebut. Tak heran, pemasaran produk pertanian dan peternakan desa itu hingga ke penjuru Tanah Air.

Wartono menjelaskan jangkauan pemasaran produk di desa itu juga semakin luas. Desa itu banjir pesanan sapi terutama menjelang Hari Raya Idul Adha.

“Sejak adanya internet ini, penjualan sapi mengalami peningkatan hingga 400 persen. Kalau 2013, sapi yang terjual paling hanya 13 ekor menjelang Idul Adha, tapi sekarang bisa sampai 62 ekor,” jelas Wartono yang akrab disapa Pak Kuwu itu.

Wartono juga menjelaskan semua kegiatan edukasi, promosi hingga penjualan menggunakan internet melalui media sosial dan situs desa, yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Majasari.

Selain sapi, desa itu juga memproduksi beras organik yakni beras sehat. Desa itu juga memiliki kluster ekonomi usaha produk makanan seperti bakso, abon, nugget dan lain sebagainya.

Penetapan desa itu sebagai salah satu desa broadband mempunyai andil dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat di desa itu.

Sebelum diterapkan menjadi desa broadband, desa itu terpaksa menyisihkan dana untuk berlangganan internet. Begitu kuota habis, akses internet pun terhenti. Namun sejak ditetapkan sebagai desa broadband, masyarakat bisa mengakses internet setiap saat.

Semua informasi mengenai desa yang mendapat peringkat satu desa terbaik nasional pada 2016 tersebut juga dapat diakses melalui internet.

Masyarakat pun tak perlu bersusah payah, bolak-balik ke kantor desa untuk mengakses layanan publik. Semua informasi mengenai persyaratan mulai dari layanan sosial dan layanan administrasi kependudukan dapat diakses melalui situs desa yakni majasari.desa.id.

“Keberadaan internet ini memang diakui manfaatnya oleh masyarakat, karena memudahkan berkomunikasi juga memudahkan mencari rujukan untuk usaha,” terang pria yang memiliki tiga anak ini.

Saat ini, desa mengembangkan penggunaan internet untuk mencetak pengusaha muda baru, melalui “ITPreuner”. Generasi muda dilatih memanfaatkan internet untuk menghasilkan uang. Untuk anak-anak, desa itu memiliki program “Kidpreuner”, yakni program pengenalan lahan pertanian bagi anak-anak. Semua itu, kata Wartono, berawal kegelisahannya melihat dampak negatif dari internet.

Wartono berharap ke depan generasi muda di desa itu tak perlu lagi mengais rezeki di negeri orang sebagai TKI, tetapi cukup di desa itu dan mengoptimalkan potensi yang ada.

Desa Broadband Terpadu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan program Desa Broadband Terpadu (DBT) memiliki tujuan meningkatkan pemanfaatan akses internet yang mendukung produktivitas masyarakat di desa.

“Pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga di desa-desa demi mengatasi ketimpangan pembangunan yang masih terjadi di Tanah Air,” kata Rudiantara.

Peningkatan diharapkan tidak hanya terjadi pada produktivitas masyarakat di desa, tetapi juga tata kelola pemerintahan desa. Saat ini, DBT telah dilaksanakan di 223 desa di seluruh Indonesia, pemilihan desa merupakan kompilasi dari beberapa kementerian yang diajukan oleh kantor Staf Presiden.

Ada dua program pendukung DBT yakni platform tata kelola desa dan solusi desa broadband terpadu (desa perikanan dan desa pertanian).Platform tata kelola desa merupakan program yang diperuntukkan untuk meningkatkan kapasitas aparat desa dalam melaksanakan kegiatan administrasi.

Platform tersebut juga merupakan aplikasi yang terintegrasi, peningkatan partisipasi publik serta transparansi dalam tata kelola pemerintahan, dan pemerataan pembangunan layanan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK). Modul-modul yang terdapat dalam platform tata kelola desa adalah modul kependudukan dan kemiskinan, modul keuangan, modul perencanaan dan pemetaan, serta modul Posyandu.

“Solusi DBT dikembangkan juga untuk peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perikanan,” jelas Rudianara lagi.

Pengembangan SDBT menggabungkan beberapa unsur, yaitu perangkat (device), jaringan, aplikasi, dan pengembangan Sumber Daya Manusia (Capacity Building). Program itu juga berkolaborasi dengan Kementerian Desa, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Pengembang aplikasi, operator seluler, akademisi dan penyedia lain.

Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik Niken Widiastuti berharap fasilitas internet yang ada di desa bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk mengakses informasi dan komunikasi.

“Desa broadband merupakan solusi nyata pemerintahan Jokowi-JK dalam membangun desa dan mengurangi ketimpangan teknologi dan informasi,” kata Niken.

Percepat Pembangunan Desa

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan keberadaan internet mempercepat pembangunan di desa.

Eko memberi contoh bagaimana keberadaan internet membuat Desa Ponggok di Klaten yang semula tidak dikenal menjadi mendunia. Desa Ponggok yang terkenal dengan Umbul Ponggok, kolam pemandian yang disulap menjadi area swafoto bawah air.

Dulunya hanya kolam pemandian peninggalan kolonial Belanda. Oleh kepala desa, disulap menjadi tempat pemandian yang menarik ribuan pengunjung datang setiap harinya ke tempat itu.

“Dikasih properti seperti motor, lalu menggunakan kamera bawah air dan itu menarik banyak pengunjung datang ke Umbul Ponggok setiap harinya,” kata Eko.

Keaktifan perangkat desa dalam mempromosikan Umbul Ponggok turun berperan. Umbul Ponggok banyak didatangi wisatawan setelah objek wisata itu viral di media sosial.

Dengan keberadaan internet pula, kata Eko lagi, maka potensi desa dapat dioptimalkan sehingga mempercepat pembangunan di desa-desa. Eko juga mendorong agar para perangkat maupun pendamping desa, aktif mempromosikan desa di media sosial.

“Jangan segan-segan untuk menandai saya di media sosial, saya akan membagikan postingan itu di akun saya sehingga bisa dikenal masyarakat,” imbuh Eko.

Berkat peran internet pula pendapatan pertahun BUMDes Tirta Mandiri, yang mengelola Umbul Ponggok,mengalami peningkatan dari sebelumnya pada 2010 hanya Rp5 juta per tahun meningkat menjadi Rp14 miliar per tahun pada 2017. (ant/mc)