Cuaca dan Teknologi Kendala Indonesia Jadi Produsen Garam

oleh

HKTI.ONLINE – Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia yakni 97.000 km. Akan tetapi itu tidak menjamin Indonesia dapat menjadi produsen garam terkemuka di dunia. Mengapa? Sebab ada sejumlah kendala yang datang dari faktor alam terutama sinar mathari. Solusinya adalah lewat penerapan teknologi yang tepat dan terbarukan.

Pendiri Himpunan Ahli Garam Rakyat (HAGI), Misri Gozan, mengatakan produksi garam membutuhkan paling tidak lima pekan tanpa hujan. Selama beberapa pekan itu, petambak memindah-mindahkan air laut dari meja garam satu ke meja garam lainnya. Jika di tengah proses tiba-tiba turun hujan, maka petambak harus kembali ke proses awal.

“Di pesisir yang punya kelembapan tinggi, arus laut dan angin yang terlalu keras, terlalu banyak lumpur, tidak bisa terbentuk garam yang baik,” kata Misri Gozan yang juga  pakar bidang teknik kimia Universitas Indonesia, akhir pekan lalu.

Persoalan lainnya, petambak garam di Indonesia sangat bergantung pada cuaca. Di sisi lain, mereka tidak mempunyai informasi yang cukup tentang perubahan cuaca. Kondisi ini menyulitkan petambak menentukan waktu yang tepat untuk menyewa lahan.

Seluruh masalah itu membuat produksi garam nasional naik-turun. Saat musim kering melanda pada 2015 akibat El Nino, produksi garam mencapai titik tertinggi 2,7 juta ton. Produksi langsung jatuh ke angka 114.000 ton setahun kemudian saat musim kemarau basah melanda akibat La Nina.

“Memang seharusnya ada campur tangan teknologi,” kata guru besar teknologi rekayasa proses lingkungan Universitas Indonesia itu.

Menurut Misri Gosan salah satu kendala teknologi dalam proses swasembada garam di Indonesia adalah teknologinya yang masih tradisional. Hal inilah yang menyebabkan produksi garam di Indonesia menjadi sangat fluktuatif dan cenderung lama.

Masalah garam tersebut diungkap dalam peluncuran buku ‘Hikayat Si Induk Bumbu: Jalan Panjang Swasembada Garam’ karya Misri Gozan dan Faisal Basri di Jakarta. Dalam acara tersebut juga dilakukan diskusi oleh penulis dengan beberapa nara sumber lain termasuk dari pemerintah dan legislatif.

Pada acara yang sama, Direktur Jasa Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Mohammad Abduh Nurhidayat mengatakan bahwa teknologi produksi garam memang masih menggunakan teknologi yang tertinggal. Oleh karena itu KKP saat ini tengah mengembangkan teknologi yang bisa membantu petambak untuk proses evaporasi garam (perubahan dari cairan ke gas) di tambak-tambak menjadi bisa lebih cepat.

“Intinya bagaimana mempercepat proses evaporasi yang tidak tergantung pada matahari,” jelas Abduh.

Air laut yang mengandung banyak mineral akan dipisahkan terlebih dahulu dan hal itu akan membuat kandungan dalam air laut berkurang. Nantinya air laut hanya perlu diuapkan lebih sebentar dibandingkan biasanya.

“Kami sedang memfasilitasi koperasi garam di Indramayu. Di sana kami mengujicoba bahan fisika dan kimia yang bisa membantu mengikat elemen mineral sekaligus membuat evaporasi bisa lebih singkat, dari 5-6 pekan menjadi satu pekan,” kata Abduh.

Ia menyatakan bahwa upaya tersebut akan membuat biaya produksi garam lebih murah. Proses ini akan menghasilkan beberapa produksi sampingan seperti magnesium atau bahan pupuk.

Selain ini, KKP juga gencar melakukan ekstensifikasi lahan produksi garam khususnya di kawasan NTT dan NTB. Kementerian, kata Abduh, juga tengah mengembangkan proyek integrasi lahan-lahan tambak di beberapa wilayah Indonesia dan juga menyediakan gudang-gudang untuk penyimpanan garam.

Bduh menilai ekstensifikasi dan intensifikasi tambak garam dinilai menjadi kunci bagi swasembada garam. Kedua hal tersebut akan dilakukan oleh KKP untuk mencapai swasembada.

Lahan yang tersedia membuat KKP optimistis dapat mencapai swasembada. “Kalau dari segi perluasan lahan, hanya garam yg mampu mencapai swasembada,” ujarnya.

Abduh mengutarakan tahun ini akan dilakukan penambahan lahan seluas 25.000 hektare (ha) hingga 30.000 ha. Penambahan lahan itu berada di Nusa Tenggara Timur (NTT).

NTT dipilih karena memiliki musim panas yang panjang mencapai 10 bulan. Hal itu akan membuat produksi garam meningkat.

Selain itu, kualitas garam di NTT dinilai akan dapat mencapai kebutuhan industri. “Ekstensifikasi di wilayah timur untuk memenuhi kebutuhan industri,” terang Abduh.

Selain ekstensifikasi, KKP juga akan mendorong intensifikasi bagi tambak petani garam. Intensifikasi akan berfokus di wilayah Jawa dan Madura karena kedua daerah tersebut sudah tidak memungkinkan bagi perluasan lahan.

KKP telah melakukan integrasi lahan telah di 15 kabupaten. Hal tersebut dengan total lahan seluas 258,55 hektare (ha).

Selain melakukan integrasi lahan, KKP juga membangun infrastruktur berupa gudang penyimpanan garam. Sebanyak 12 gudang berkapasitas 2.000 ton disiapkan KKP guna menampung hasil panen.

Upaya tersebut dilakukan guna mencapai target swasembada. Sementara target KKP berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2018 sebesar 4,1 juta ton .

Selain kedua hal tersebut, Abduh juga mengungkapkan perlunya harga garam diatur sehingga dapat menjaga harga. Namun, untuk dapat mengatur harga, garam perlu masuk sebagai Barang Kebutuhan Pokok dan Penting (Bapokting).

Sebelumnya garam sempat masuk sebagai daftar Bapokting. Namun, akhirnya dihilangkan sehingga berpengaruh pada harga.

Impor tak terhindarkan

Semua usaha di atas dilakukan KKP dalam rangka mencapai swasembada garam nasional. Target produksi KKP berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2018 sebesar 4,1 juta ton

Namun pada acara peluncuran buku tersebut, pengamat ekonomi Universitas Indonesia, Faisal Basri, justru mengkritik program swasembada garam yang selalu digembar-gemborkan oleh pemerintah. Faisal mengatakan, swasembaga garam di Indonesia juga seringkali tak berdasarkan data yang komprehesif.

Lebih jauh kata Faisal, swasembada juga tidak berkaitan langsung dengan rasa kedaulatan Indonesia. “Ekspor atau impor ini biasa. India yang produksi garamnya terbesar ke-3 di dunia, apakah tidak impor? Impor-lah, mengingat beragam jenis garam itu,” kata Faisal.

Menurut Faisal, opsi impor juga menjadi pilihan yang tak bisa dihindari. Sebab kebutuhan akan garam yang selalu naik, tidak selalu diimbangi dengan produksi dan ketersedian garam yang cukup terutama pada sektor industri.

“Kalau dilihat dari gambaran sekarang, yang realistis adalah memenuhi kebutuhan garam rumah tangga dan industri dengan fleksibilitas. Jadi jangan swasembada yang dikunci, karena swasembada jadi ngga boleh impor,” kata dia.

Faisal juga mengatakan, kendala produksi juga terjadi akibat banyak sekali lahan-lahan pantai saat yang lebih banyak digunakan sebagai turisme dibandingkan untuk produksi garam.

Anggota Komisi Pertanian DPR RI, Daniel Johan juga mengatakan bahwa tidak semua hal harus swasembada. Apalagi, kata dia, garam bukanlah produk unggulan.

Sebab, kata Daniel, hal ini mengingat Indonesia adalah negara tropis. “Karena kita negara tropis, sehingga menjadikan udara lembab ditambah lagi curah hujan tinggi,” kata Daniel.

Menurut Daniel, curah hujan yang tinggi tersebut menyebabkan produksi garam Indonesia menjadi rendah. Termasuk menyebabkan kualitas garam juga rendah.

Daniel juga berujar bahwa impor hal  yang  wajar lantaran antara produksi yang dihasilkan dengan kebutuhan tersebut tidak seimbang. Dia menyampaikan bahwa lahan produksi garam di Indonesia ada sekitar 200 ribu hektar dengan produksi rata-rata mencapai 2,6 juta ton. Sedangkan kebutuhan tiap tahun garam di Indonesia tersebut mencapai 4 juta ton, dengan rincian 2,2 juta ton untuk industri dan sisanya 1,8 juta ton untuk konsumsi. (mc)